JAKARTA – Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta menuntaskan perkara sengketa tentang Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) dan Dana BOS SMAN 18 Tahun Anggaran 2019 hingga Tahun 2021,pada Jumat(11/8/2023). Sidang pembacaan putusan hasil mediasi oleh Ketua Majelis Agus Wijayanto Nugroho dengan Anggota Majelis Komisioner Aang Muhdi Gozali dan Luqman Hakim Arifin. Serta Panitera Pengganti Melin…
JAKARTA – Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta menggelar sidang sengketa informasi dengan agenda Pemeriksaan Awal/ Legal Standing antara Pemohon PKN dan Termohon Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta, Selasa (01/08/2023). Ketua Majelis Komisioner Aang Muhdi Gozali menyatakan pemeriksaan legal standing pada agenda sidang sebelumnya diminta agar Termohon Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta membawa SK PPID. Selain…
JAKARTA – Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta menjatuhkan putusan sela terhadap sengketa informasi publik antara Pemohon Perkumpulan Aliansi Perduli Indonesia Jaya dan Termohon Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur, Rabu (26/07/2023). Putusan sela ditetapkan sesuai Peraturan Komisi Informasi (PerKi) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Ketua Majelis Komisioner Luqman Hakim…
JAKARTA – Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta menggelar sidang sengketa informasi publik dengan agenda pemeriksaan awal legal standing antara Pemohon Pemantau Keuangan Negara (PKN) dan Termohon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta, Selasa (25/07/2023). Ketua Majelis Komisioner Aang Muhdi Gozali mengatakan sidang ajudikasi dengan agenda pemeriksaan awal legal standing yang ke-I menjadi penting. Karena…
Jakarta – Sengketa informasi publik antara Pemohon Pemantau Keuangan Negara (PKN) dan Termohon SMAN 18 Jakarta mengenai laporan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMAN 18 Jakarta memasuki tahap mediasi. “Sengketa informasi provinsi DKI Jakarta antara Pemohon Pemantau Keuangan Negara (PKN) dan Termohon SMAN 18 Jakarta ditunda dan dilanjutkan ke tahapan mediasi pada 28 Juni 2023 pukul…
Jakarta-Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta menggelar sidang sengketa informasi publik dengan agenda pemeriksaan legal standing antara Pemohon Pemantau Keuangan Negara (PKN) dan Termohon SMPN 95 Jakarta, Selasa (25/07/2023). Sidang kedua ini majelis komisioner kembali memeriksa kelengkapan antara pemohon dan termohon. Pada sidang sebelumnya (11/7/2023), Ketua Majelis Agus Wijayanto Nugroho meminta kepada termohon melengkapi…
Jakarta – Komisi Informasi DKI Jakarta gelar sidang sengketa informasi perihal Bantuan Sosial Tunai (BST) mulai dari Kecamatan,Kelurahan hingga RW/ RT Se Jakarta Timur, pada Rabu(12/7/2023). Sengketa diajukan pemohon kelompok masyarakat dari Aliansi Perduli Indonesia Jaya terhadap Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur selaku termohon. Pemohon berdalih informasi yang diminta tidak dijawab oleh termohon. Permintaan informasi…
JAKARTA – Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta menggelar sidang sengketa informasi publik dengan agenda pemeriksaan awal antara Pemohon Pemantau Keuangan Negara (PKN) dan Termohon SMAN 18 Jakarta, Rabu (12/07/2023). Ketua Majelis Komisioner Agus Wijayanto Nugroho mengatakan pemeriksaan awal menjadi syarat utama yang harus dipenuhi para pihak dalam melakukan sidang sengketa informasi publik. Menurutnya terdapat sejumlah…
JAKARTA – Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta menggelar sidang sengketa informasi publik dengan agenda pemeriksaan awal antara Pemohon Pemantau Keuangan Negara (PKN) dan Termohon SMPN 95 Jakarta, Senin (11.07/2023). Ketua Majelis Komisioner Agus Wijayanto Nugroho mengatakan pemeriksaan awal menjadi syarat utama yang harus dipenuhi para pihak dalam melakukan sidang sengketa informasi publik. Menurutnya terdapat sejumlah…
Jakarta – Majelis Komisi Informasi DKI Jakarta menunda sidang sengketa informasi antara DPRD DKI Jakarta melawan Pemantau Keuangan Negara(PKN) nomor register 0003/II/KIP-DKI-PS/2023 bertempat di Gedung Graha Mental, Tanah Abang Jakarta Pusat, pada Selasa (11/7/2023). Adapun alasan penundaan sidang itu akibat tidak lengkapnya legal standing masing-masing pihak. “Sidang ditunda, masing-masing pihak baik termohon dan pemohon untuk…