KI DKI Ajak Badan Publik Aktif Sharing, Percepat Peningkatan Keterbukaan Informasi

KI DKI Ajak Badan Publik Aktif Sharing, Percepat Peningkatan Keterbukaan Informasi

JAKARTA – Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta mendorong Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) DKI Jakarta untuk terus meningkatkan keterbukaan informasi publik melalui penguatan layanan dan kolaborasi antarlembaga. Hal tersebut disampaikan dalam kunjungan kerja (visitasi) yang dirangkaikan dengan penyerahan hasil Elektronik Monitoring dan Evaluasi (E-Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025, Kamis (9/4/2026). Dalam kegiatan tersebut,…

Ketua KI DKI: SMAN 71 Didorong Menjadi Percontohan Transparansi SPMB 2026 untuk Kepentingan Publik Jakarta

Ketua KI DKI: SMAN 71 Didorong Menjadi Percontohan Transparansi SPMB 2026 untuk Kepentingan Publik Jakarta

JAKARTA — Ketua Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta,Harry Ara Hutabarat, menegaskan bahwa SMAN 71 Jakarta didorong menjadi sekolah percontohan transparansi Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026, sebagai upaya memastikan seluruh proses penerimaan peserta didik berlangsung terbuka dan dapat diakses publik. Penegasan ini menjadi sorotan utama Harry karena keterbukaan informasi SPMB dianggap sebagai kebutuhan mendesak…

Cegah Sengketa Informasi, KI DKI Jakarta Minta Sekolah Susun DIP dan DIK

Cegah Sengketa Informasi, KI DKI Jakarta Minta Sekolah Susun DIP dan DIK

JAKARTA – Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta melakukan kunjungan visitasi ke SMAN 16 Jakarta, Palmerah, Jakarta Barat, Kamis (9/4/2026). Kunjungan tersebut bertujuan untuk menyampaikan rekomendasi hasil E-Monitoring dan Evaluasi (E-Monev) SMAN 16 Jakarta tahun 2025. Komisioner Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) KI DKI Jakarta Agus Wijayanto Nugroho menekankan agar badan publik sekolah berbenah dalam meningkatkan…

Sidang Pembuktian Warkah Tanah di Jakut Digelar, Saksi Hadir, MK Panggil Lurah Sunter pada Sidang Berikutnya

Sidang Pembuktian Warkah Tanah di Jakut Digelar, Saksi Hadir, MK Panggil Lurah Sunter pada Sidang Berikutnya

JAKARTA – Sidang pembuktian sengketa informasi publik antara Pemohon Saut Maruli Simatupang dan Termohon Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara kembali digelar pada Rabu (8/4/2026). Dalam sidang tersebut, Majelis Komisioner KI DKI Jakarta menerima sebanyak 17 bukti dokumen dari Pemohon dan empat bukti dokumen dari Termohon. “Bukti dokumen para pihak telah kami terima dan akan…

Dari Ruang Sidang ke Pemeriksaan Setempat, Status Lahan Parkir Bona Indah Ditelusuri Majelis Komisioner

Dari Ruang Sidang ke Pemeriksaan Setempat, Status Lahan Parkir Bona Indah Ditelusuri Majelis Komisioner

JAKARTA — Sengketa informasi antara Pemohon Albert T. Siregar & Kawan-kawan dan Termohon Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) Provinsi DKI Jakarta memasuki tahap krusial, bertempat di Gedung Graha Mental Spiritual Tanah Abang Jakarta Pusat, pada Rabu (8/4/2026) Pada sidang agenda Pembuktian, Majelis Komisioner mendengarkan saksi ahli dari pemohon untuk memperdalam pokok sengketa terkait status lahan…

Usai Dinilai Informatif, Badan Publik Wajib Pasang Zona Informatif

Usai Dinilai Informatif, Badan Publik Wajib Pasang Zona Informatif

JAKARTA – Komisi Informasi DKI Jakarta menegaskan bahwa setiap badan publik yang telah mendapatkan penilaian Badan Publik Informatif wajib memasang penanda Zona Informatif sebagai bentuk tanggung jawab atas layanan informasi publik. Ketua Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi, Agus Wijayanto Nugroho, menyatakan pemasangan penanda ini penting agar masyarakat mengetahui komitmen badan publik terhadap transparansi. “Ini adalah standar…

Wakil Ketua KI DKI Jakarta Ungkap Strategi Kelola Layanan Informasi Badan Publik secara Efektif di Website dan Media Sosial

Wakil Ketua KI DKI Jakarta Ungkap Strategi Kelola Layanan Informasi Badan Publik secara Efektif di Website dan Media Sosial

JAKARTA – Pengelolaan layanan informasi publik secara digital harus dimaksimalkan badan publik untuk memberikan kemudahan masyarakat. Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta bahkan menjadikan digitalisasi layanan informasi publik sebagai salah satu indikator penilaian dalam pelaksanaan E-Monitoring dan Evaluasi (E-.Monev). Meski demikian, Wakil Ketua KI DKI Jakarta Luqman Hakim Arifin menegaskan bahwa salah satu kesalahan terbesar yang masih…

Fakta Baru: 12 Sengketa Dipicu Warga Biasa! KI DKI: Ini Bukti Publik Makin Cerdas

Fakta Baru: 12 Sengketa Dipicu Warga Biasa! KI DKI: Ini Bukti Publik Makin Cerdas

JAKARTA — Tren keterbukaan informasi di Jakarta memasuki babak baru. Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta mengungkap bahwa sejak Januari hingga awal April 2026, tercatat 15 sengketa informasi masuk ke meja register. Yang mengejutkan, 12 di antaranya diajukan oleh pemohon pribadi. Tiga sengketa lainnya diajukan oleh badan hukum, yakni Badan Aktivis Patriot Demokrasi Indonesia (BPADI)…

Ketua KI DKI Jakarta: Zona Informatif Adalah Budaya Baru Transparansi Jakarta

Ketua KI DKI Jakarta: Zona Informatif Adalah Budaya Baru Transparansi Jakarta

JAKARTA— Ketua Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta, Harry Ara Hutabarat, memberikan apresiasi kepada seluruh Badan Publik Informatif yang telah memasang dan mengembangkan Zona Informatif di lingkungan kerjanya, Kamis (2/4/2026). Meski baru berjalan dua tahun sejak diinisiasi KI DKI Jakarta, Harry menilai Zona Informatif seharusnya menjadi kebanggaan sekaligus komitmen nyata setiap badan publik dalam membangun…

KIDKI: Zona Informatif adalah Kewajiban, Bukan Sekedar Predikat

KIDKI: Zona Informatif adalah Kewajiban, Bukan Sekedar Predikat

JAKARTA — Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta menegaskan bahwa penerapan Zona Informatif merupakan kewajiban setiap badan publik “informatif”, bukan sekadar target penilaian tahunan, Jakarta Pusat,pada Rabu (1/4/2026) Penegasan ini disampaikan Komisioner Bidang Edukasi, Sosialisasi, dan Advokasi (ESA), Ferid Nugroho, sebagai bentuk dorongan agar seluruh badan publik semakin memperkuat implementasi keterbukaan informasi. Ferid menekankan bahwa zona…