KI DKI Jakarta Sosialisasikan UU KIP dan Strategi Penguatan Layanan Informasi Publik di SMKN 8 Jakarta Selatan

KI DKI Jakarta Sosialisasikan UU KIP dan Strategi Penguatan Layanan Informasi Publik di SMKN 8 Jakarta Selatan

JAKARTA – Komisioner Bidang Kelembagaan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Aang Muhdi Gozali menyosialisasikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) ke SMKN 8 Jakarta, Pejaten, Jakarta Selatan, Senin (2/3/2026). Menurut Aang, hal utama yang harus diperhatikan badan publik dalam menata kelola layanan informasi publik adalah terkait hak dan kewajiban badan publik…

Hanya Selangkah ke Informatif, Ini Catatan Penting KI DKI Jakarta untuk RSUD Cempaka Putih

Hanya Selangkah ke Informatif, Ini Catatan Penting KI DKI Jakarta untuk RSUD Cempaka Putih

JAKARTA — Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta melakukan visitasi ke RSUD Cempaka Putih guna menyampaikan hasil rekomendasi E-Monitoring dan Evaluasi (E-Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025,pada Senin(2/2/2026). Visitasi yang berlangsung di Ruang Lantai 4 RSUD Cempaka Putih, Rawa Sari, Jakarta Pusat, dipimpin langsung oleh Ketua Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) KI DKI Jakarta, Agus Wijayanto Nugroho….

KI DKI Jakarta Dorong RSUD Kebayoran Lama Jadi Badan Publik Informatif, Ini Syaratnya

KI DKI Jakarta Dorong RSUD Kebayoran Lama Jadi Badan Publik Informatif, Ini Syaratnya

JAKARTA – Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta melakukan kunjungan visitasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Jumat (27/2/2026). Dalam kunjungan tersebut, Komisioner Bidang Edukasi, Sosialisasi, dan Advokasi (ESA) KI DKI Jakarta Ferid Nugroho memaparkan rekomendasi perbaikan tata kelola layanan informasi publik RSUD Kebayoran Lama. Menurut Ferid, rekomendasi tersebut dikeluarkan berdasarkan hasil penilaian…

Ketua KI DKI : Tekankan Visitasi RSUD Tebet Bukan Seremonial Melainkan Pembenahan Sistem Layanan Transparan

Ketua KI DKI : Tekankan Visitasi RSUD Tebet Bukan Seremonial Melainkan Pembenahan Sistem Layanan Transparan

JAKARTA – Ketua Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta, Harry Ara Hutabarat, menegaskan bahwa visitasi dan penyerahan predikat “Menuju Informatif” kepada RSUD Tebet bukan sekadar agenda seremonial, melainkan momentum pembenahan sistem keterbukaan informasi publik secara menyeluruh dan berkelanjutan. Penegasan itu disampaikan Harry saat memimpin kunjungan kerja (visitasi) ke RSUD Tebet, Kamis (26/2/2026), dalam rangka penyerahan…

KI DKI Jakarta–KI Sumsel Bahas Praktik Baik Monev Keterbukaan Informasi Publik

KI DKI Jakarta–KI Sumsel Bahas Praktik Baik Monev Keterbukaan Informasi Publik

JAKARTA — Penguatan pelaksanaan Evaluasi dan Monitoring (E-Monev) Keterbukaan Informasi Publik menjadi fokus utama kunjungan kerja Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan ke Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, guna berbagi praktik baik serta strategi peningkatan kepatuhan badan publik terhadap Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, pada Kamis (26/2/2026), Kunjungan kerja tersebut menjadi ajang silaturahmi antarkomisi informasi sekaligus forum diskusi…

KI DKI Jakarta Apresiasi Kenaikan Predikat RSUD Jagakarsa dalam E-Monev 2025

KI DKI Jakarta Apresiasi Kenaikan Predikat RSUD Jagakarsa dalam E-Monev 2025

JAKARTA — Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta mengapresiasi peningkatan kinerja RSUD Jagakarsa dalam hasil E-Monitoring dan Evaluasi (E-Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025. Apresiasi tersebut disampaikan saat visitasi KI DKI Jakarta ke RSUD Jagakarsa, Kamis (26/2/2026). Dalam penilaian tahun ini, RSUD Jagakarsa meraih nilai 85 dengan predikat Menuju Informatif. Capaian tersebut menunjukkan adanya pertumbuhan…

Uji Konsekuensi jadi Sorotan, Sengketa Informasi Pertanahan Jakarta Utara Lanjut Mediasi di KI DKI Jakarta

Uji Konsekuensi jadi Sorotan, Sengketa Informasi Pertanahan Jakarta Utara Lanjut Mediasi di KI DKI Jakarta

JAKARTA — Sidang sengketa informasi pertanahan antara Pemohon Saut Maruli Simatupang dan Termohon Kantor Pertanahan Jakarta Utara dilanjutkan ke tahap mediasi setelah digelar pemeriksaan awal oleh Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, Rabu (25/2/2026). Sidang dipimpin Ketua Majelis Komisioner Harry Ara Hutabarat, didampingi anggota majelis Luqman Hakim Arifin dan Ferid Nugroho, serta Panitera Pengganti Elwin Rivo…

Sengketa Informasi Publik Yosi Yudianto dengan Dishub dan Disnakertrans DKI Jakarta Masuk Tahap Mediasi di Komisi Informasi DKI Jakarta

Sengketa Informasi Publik Yosi Yudianto dengan Dishub dan Disnakertrans DKI Jakarta Masuk Tahap Mediasi di Komisi Informasi DKI Jakarta

JAKARTA – Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta menggelar sidang pemeriksaan legal standing kedua dalam sengketa informasi publik antara Pemohon Yosi Yudianto dan Termohon Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi DKI Jakarta serta Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertrans) Provinsi DKI Jakarta, Rabu (25/2/2026). Dalam sidang tersebut, Ketua Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Ferid Nugroho…

KI DKI Nilai Mediasi Penting untuk Penuhi Hak Para Pihak dalam Sengketa Informasi

KI DKI Nilai Mediasi Penting untuk Penuhi Hak Para Pihak dalam Sengketa Informasi

JAKARTA — Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta menggelar Sidang Pemeriksaan Awal Sengketa Informasi antara Pemohon Yosi Yudianto dan dua register perkara dari Termohon yang sama, yakni Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, pada Rabu (25/2/2026). Dalam persidangan, Ketua Majelis Komisioner Aang Muhdi Gozali menyampaikan bahwa Pemohon dan Termohon telah hadir, termasuk kuasa hukum Termohon yang sama dengan…

RS Primaya PGI Cikini Hadapi Sengketa Informasi, KI DKI Dalami Status Hukum

RS Primaya PGI Cikini Hadapi Sengketa Informasi, KI DKI Dalami Status Hukum

JAKARTA — Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta menggelar Sidang Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) antara Pemohon Roby Tutuarima dan Termohon RS Primaya PGI Cikini, dengan agenda pemeriksaan awal, Selasa (24/2/2026). Ketua Majelis Komisioner Luqman Hakim Arifin menyampaikan bahwa pertama kali Termohon hadir pada sidang ketiga, Majelis terlebih dahulu memastikan kedudukan hukum (legal standing) para pihak. “Kita pastikan…