Wakil Ketua KI DKI Jakarta Ungkap Strategi Kelola Layanan Informasi Badan Publik secara Efektif di Website dan Media Sosial

Wakil Ketua KI DKI Jakarta Ungkap Strategi Kelola Layanan Informasi Badan Publik secara Efektif di Website dan Media Sosial

JAKARTA – Pengelolaan layanan informasi publik secara digital harus dimaksimalkan badan publik untuk memberikan kemudahan masyarakat. Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta bahkan menjadikan digitalisasi layanan informasi publik sebagai salah satu indikator penilaian dalam pelaksanaan E-Monitoring dan Evaluasi (E-.Monev). Meski demikian, Wakil Ketua KI DKI Jakarta Luqman Hakim Arifin menegaskan bahwa salah satu kesalahan terbesar yang masih…

Fakta Baru: 12 Sengketa Dipicu Warga Biasa! KI DKI: Ini Bukti Publik Makin Cerdas

Fakta Baru: 12 Sengketa Dipicu Warga Biasa! KI DKI: Ini Bukti Publik Makin Cerdas

JAKARTA — Tren keterbukaan informasi di Jakarta memasuki babak baru. Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta mengungkap bahwa sejak Januari hingga awal April 2026, tercatat 15 sengketa informasi masuk ke meja register. Yang mengejutkan, 12 di antaranya diajukan oleh pemohon pribadi. Tiga sengketa lainnya diajukan oleh badan hukum, yakni Badan Aktivis Patriot Demokrasi Indonesia (BPADI)…

Ketua KI DKI Jakarta: Zona Informatif Adalah Budaya Baru Transparansi Jakarta

Ketua KI DKI Jakarta: Zona Informatif Adalah Budaya Baru Transparansi Jakarta

JAKARTA— Ketua Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta, Harry Ara Hutabarat, memberikan apresiasi kepada seluruh Badan Publik Informatif yang telah memasang dan mengembangkan Zona Informatif di lingkungan kerjanya, Kamis (2/4/2026). Meski baru berjalan dua tahun sejak diinisiasi KI DKI Jakarta, Harry menilai Zona Informatif seharusnya menjadi kebanggaan sekaligus komitmen nyata setiap badan publik dalam membangun…

KIDKI: Zona Informatif adalah Kewajiban, Bukan Sekedar Predikat

KIDKI: Zona Informatif adalah Kewajiban, Bukan Sekedar Predikat

JAKARTA — Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta menegaskan bahwa penerapan Zona Informatif merupakan kewajiban setiap badan publik “informatif”, bukan sekadar target penilaian tahunan, Jakarta Pusat,pada Rabu (1/4/2026) Penegasan ini disampaikan Komisioner Bidang Edukasi, Sosialisasi, dan Advokasi (ESA), Ferid Nugroho, sebagai bentuk dorongan agar seluruh badan publik semakin memperkuat implementasi keterbukaan informasi. Ferid menekankan bahwa zona…

KI DKI Jakarta Tekankan Hasil E-Monev Harus Jadi Bahan Evaluasi Perbaikan Kualitas Layanan Informasi Badan Publik

KI DKI Jakarta Tekankan Hasil E-Monev Harus Jadi Bahan Evaluasi Perbaikan Kualitas Layanan Informasi Badan Publik

JAKARTA – Komisioner Bidang Kelembagaan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Aang Muhdi Ghozali mendorong seluruh badan publik untuk terus meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dalam layanan informasi publik. Menurut Aang, peningkatan tersebut dapat dilakukan melalui berbagai langkah, di antaranya perbaikan sistem layanan informasi serta penyediaan ruang khusus bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang…

Pastikan Perlindungan Data Pribadi Pasien, KI DKI Jakarta Minta PPID Pelaksana Dibentuk sampai Puskesmas Kelurahan

Pastikan Perlindungan Data Pribadi Pasien, KI DKI Jakarta Minta PPID Pelaksana Dibentuk sampai Puskesmas Kelurahan

JAKARTA – Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta menggelar sosialisasi peningkatan kualitas pengisian Self Assessment Questionnaire (SAQ) dalam E-Monitoring dan Evaluasi (E-Monev) di Suku Dinas Kesehatan (Sudinkes) Jakarta Utara, Selasa (17/3/2026). Ketua KI DKI Jakarta Harry Ara Hutabarat menegaskan pentingnya perlindungan data pribadi pasien hingga pembentukan struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) secara berjenjang hingga ke…

Menuju Predikat Informatif, KI DKI Jakarta Ingatkan Peran Kelurahan dalam Mendukung Jakarta Kota Global

Menuju Predikat Informatif, KI DKI Jakarta Ingatkan Peran Kelurahan dalam Mendukung Jakarta Kota Global

JAKARTA — Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta melakukan kunjungan visitasi ke Kelurahan Srengseng, Jakarta Barat, Kamis (12/3/2026). Kunjungan tersebut dilakukan untuk menyampaikan rekomendasi hasil E-Monitoring dan Evaluasi (E-Monev) keterbukaan informasi publik serta mendorong peningkatan kualitas layanan informasi di tingkat kelurahan. Komisioner Bidang Edukasi, Sosialisasi, dan Advokasi (ESA) KI DKI Jakarta Ferid Nugroho, mengatakan bahwa peningkatan…

KI DKI Ungkap Catatan Keterbukaan Informasi di Kelurahan Gambir

KI DKI Ungkap Catatan Keterbukaan Informasi di Kelurahan Gambir

JAKARTA – Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta melakukan visitasi ke Kelurahan Gambir, Jakarta Pusat, untuk menyampaikan rekomendasi hasil E-Monitoring dan Evaluasi (E-Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025, Kamis (12/3/2026). Visitasi tersebut dipimpin Ketua Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi KI DKI Jakarta, Agus Wijayanto Nugroho, dan diterima Sekretaris Kelurahan Gambir, Rahmat Amin, didampingi jajaran kelurahan serta…

Pemohon Disabilitas Gunakan Hak Akses Informasi, Sengketa dengan Pemprov DKI Berakhir Damai

Pemohon Disabilitas Gunakan Hak Akses Informasi, Sengketa dengan Pemprov DKI Berakhir Damai

JAKARTA – Akses terhadap informasi publik semakin terbuka bagi semua lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas. Hal ini tercermin dari langkah Yosi Yudianto, pemohon penyandang disabilitas yang memanfaatkan mekanisme penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta. Melalui proses mediasi yang dipimpin mediator, Luqman Hakim Arifin, dua perkara sengketa informasi antara Yosi dan…

Pemohon Disabilitas Pertama di KI DKI Jakarta, Yosi Yudianto Sepakati Mediasi Sengketa Informasi dengan Dishub dan Disnakertrans

Pemohon Disabilitas Pertama di KI DKI Jakarta, Yosi Yudianto Sepakati Mediasi Sengketa Informasi dengan Dishub dan Disnakertrans

JAKARTA – Pemohon Yosi Yudianto bersama Termohon Dinas Perhubungan (Dishub) dan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertrans) Provinsi DKI Jakarta menyepakati hasil mediasi sengketa informasi publik di Kantor Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, Gedung Graha Mental Spiritual, Jakarta Pusat, Rabu (11/3/2026). Mediasi antara para pihak berhasil mencapai kesepakatan berkat bantuan mediator Luqman Hakim Arifin. “Alhamdulillah…