JAKARTA — Zona Informatif menandai bahwa 189 Badan Publik Informatif tidak hanya patuh pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), tetapi juga siap diuji oleh publik dalam praktik keterbukaan informasi sehari-hari. Ketua Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, Agus Wijayanto Nugroho, menegaskan bahwa pemasangan Zona Informatif merupakan…
JAKARTA — Sidang sengketa informasi publik antara Pemohon Ernald Peter dan Termohon Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali digelar tanpa kehadiran Pemohon. Sidang dengan agenda pembuktian tersebut berlangsung di Gedung Graha Mental Spiritual, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa (20/1/2026). Ketua Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, Luqman Hakim Arifin, mempertanyakan ketidakhadiran Pemohon yang tidak memberikan…
Jakarta — Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta menegaskan bahwa predikat Informatif bukan sekadar penghargaan, melainkan kewajiban kebijakan yang bersifat mengikat. Badan publik yang telah menyandang status Informatif diwajibkan memasang Zona Informatif di lingkungan kantor masing-masing sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta. Status tersebut juga dapat dievaluasi kembali pada pelaksanaan Elektronik Monitoring…
JAKARTA — Sidang sengketa informasi publik antara Pemohon Elnard Peter dan Termohon Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memasuki agenda pembuktian yang digelar di Lantai 1 Gedung Graha Mental Spiritual, Jakarta Pusat, Rabu (14/1/2026). Ketua Majelis Komisioner Komisi Informasi (KI) DKI Jakarta, Luqman Hakim Arifin, meminta kedua belah pihak, baik pemohon maupun termohon, untuk menyerahkan alat bukti…
JAKARTA — Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta menggelar sidang pembuktian kedua sengketa informasi publik antara Pemohon Willem Sitorus dengan tiga Termohon sekaligus, yakni Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Jakarta Selatan, Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Selatan, serta Kelurahan Srengseng Sawah. Sidang berlangsung di Lantai 1 Gedung Graha Mental Spiritual, Jakarta Pusat, Selasa (13/1/2025),…
JAKARTA — Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta menegaskan bahwa keterbukaan informasi di sektor anggaran merupakan fondasi utama dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi pada kepercayaan publik. Anggaran publik yang bersumber dari uang rakyat, menurut KI DKI Jakarta, wajib dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk informasi yang terbuka, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun demikian, keterbukaan…
JAKARTA — Provinsi DKI Jakarta kian meneguhkan posisinya sebagai tolok ukur nasional dalam keterbukaan informasi publik. Hal ini tercermin dari capaian Monitoring dan Evaluasi (E-Monev) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tahun 2025 yang mencatat rekor tertinggi secara nasional, baik dari jumlah peserta, kualitas penilaian, maupun peningkatan badan publik berpredikat Informatif. Capaian tersebut diumumkan dalam Penganugerahan Keterbukaan Informasi…
JAKARTA — Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta menggelar sidang pembuktian sengketa informasi publik antara Pemohon Bonatua Silalahi dan Termohon Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Rabu (10/12/2025). Sidang dipimpin Ketua Majelis Komisioner KI DKI Jakarta Agus Wijayanto Nugroho, dengan Anggota Majelis Komisioner Harry Ara Hutabarat dan Aang Muhdi Gozali. Agenda sidang merupakan lanjutan dari sidang pembuktian…
JAKARTA — Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta menyerahkan laporan pertanggungjawaban kinerja kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Pramono Anung, dalam pertemuan di Balai Kota Jakarta, Senin (15/12/2025). Penyerahan laporan ini sekaligus memaparkan capaian Monitoring dan Evaluasi (E-Monev) Keterbukaan Informasi Badan Publik DKI Jakarta Tahun 2025. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengapresiasi kinerja KI DKI Jakarta…
JAKARTA — Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta menggelar sidang ajudikasi dengan agenda pembuktian terhadap gabungan tiga perkara sengketa informasi publik sekaligus di Ruang Sidang Lantai 1, Gedung Graha Mental Spiritual, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada,Rabu (10/12/2025). Ketua Majelis Komisioner Luqman Hakim Arifin menjelaskan bahwa pada sidang sebelumnya majelis telah memeriksa legal standing para pihak…