Mediasi KIP DKI Selesaikan Kasus BOP Sekolah Jakarta – Majelis Komisioner (MK) Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta (KIP DKI) membacakan putusan mediasi dengan nomor sengketa 0011/VIII/KIP-DKI-PS-A-M/2020 antara Perkumpulan Lembaga Swadaya Peduli Pembangunan Pemuda Dan Potensi Anak Bangsa (P5AB) (Pemohon) melawan Kepala Sekolah SMA Negeri 17 Jakarta (Termohon), Kamis (25/02/2021). Dalam putusannya, mediasi dinyatakan berhasil. Majelis Komisioner
Jakarta – Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta sebagai penggerak sekaligus pelaksana implementasi Keterbukaan Informasi Publik telah menyerahkan Laporan Kinerja (LPJ) kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta Anies Baswedan di Ruang Rapim Utama Balaikota DKI Jakarta, pada (Selasa/2 Maret/2021). Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerima dan memberikan apresiasi kepada Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta atas laporan kinerja
LBH Jakarta Pemohon : Putusan KIP DKI Jakarta Berorientasi pada Kepentingan Publik LBH Jakarta (Pemohon) : Putusan KIP DKI Jakarta Berorientasi pada Kepentingan Publik Jakarta – Majelis Komisioner Komisi Informasi (KI) DKI Jakarta memerintahkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Termohon) memberikan seluruh informasi terkait penanggulangan banjir yang dimohonkan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta. “Dalam amar putusannya, Majelis
Jakarta – KI DKI kembali menggelar sidang dengan 3 (tiga) termohon sekaligus yakni Suku Dinas Sosial Kota Adm. Jakarta Timur, Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Adm. Jakarta Timur, Suku Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Adm. Jakarta Timur dengan Team Observsi Penggunaan Anggaran Negara dan Anggaran/Aset Daerah (TOPAN AD) sebagai Pemohon. Sidang perdana
POKJA DKI Siap Sukseskan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Tahun 2021 Jakarta – Kelompok Kerja (POKJA) DKI Jakarta melaksanakan rapat koordinasi persiapan penyusunan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Provinsi DKI Jakarta, Rabu (10/03/2021). IKIP tersebut merupakan program prioritas nasional untuk mengukur sejauh mana implementasi UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di 34 Provinsi se-Indonesia dan
Jakarta – Komisi Informasi Provinsi (KIP) DKI Jakarta menggandeng Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) DKI Jakarta guna menyusun daftar informasi publik. “Penyusunan daftar informasi publik BP BUMD DKI merupakan bagian dari tugas pokok KIP DKI Jakarta,” kata Komisioner Bidang Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi KIP DKI Jakarta Aang Muhdi Godzali melalui keterangan tertulis
Jakarta – Kunjungan audiensi yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi DKI Jakarta (KI DKI) ke Kantor Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta (KPU DKI) pada Senin (29/03/2021) dengan agenda memperkuat jalinan komunikasi dan silahturahmi kedua lembaga. Audiensi dilaksanakan di Ruang Rapat KPU DKI Jl. Salemba Raya No.15. Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua KPU DKI, Betty Epsilon Idroos
Komisi Informasi DKI Jakarta Putus 3 Sengketa Informasi Sekaligus Jakarta – Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta (KIP DKI) berhasil menyelesaikan 3 sengketa informasi sekaligus yang dimohonkan oleh Team Observasi Penggunaan Anggaran Negara & Anggaran/Aset Daerah (TOPAN AD) melalui proses mediasi yang dibantu Harminus sebagai mediator. “Saya rasa pelayanan penyelesaian sengketa informasi di sini sudah cukup professional.
27 Tahun Menunggu, Putusan KIP DKI Jakarta Berikan Kepastian Hukum Status Tanah Warga Jakarta – Putusan mediasi Komisi Informasi DKI Jakarta (31/03/2021) berhasil memberikan kepastian hukum kepada Ahmad Falak (Pemohon) dalam mendapatkan informasi mengenai warkah tanah yang dibelinya sejak tahun 1994. Selama 27 tahun, status tanah belum ada kejelasan hukum karena saat pembuatan sertifikat, Badan Pertanahan
Jakarta – Kesekian kali, KI DKI Jakarta melakukan roadshow sahabat media edukasikan keterbukaan informasi public (KIP). Audiensi media saat ini diterima media MNC Trijaya pada Selasa,6/4/2021 di kantor MNC Tower Jl. Wahid Hasyim Menteng Jakarta Pusat. Pada kesempatan ini, Anggota Komisi Informasi DKI Jakarta mengutarakan peran lembaga, klasifikasi informasi publik menyangkut kepentingan masyarakat dan Badan