Hari Ketiga Presentasi E-Monev, BUMD hingga LNS Sampaikan Komitmen Anggaran untuk Keterbukaan Informasi Publik
JAKARTA – Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta menggelar tahapan presentasi E-Monitoring dan Evaluasi (E-Monev) Badan Publik Tahun 2025 di Jakarta Creative Hub (JCH), Gedung Graha Niaga Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (12/11/2025).
Pada hari ketiga kegiatan tersebut, Komisioner KI DKI Jakarta Bidang Edukasi, Sosialisasi, dan Advokasi (ESA) selaku Tim Penilai Aang Muhdi Gozali menekankan pentingnya komitmen badan publik dalam mengalokasikan anggaran untuk peningkatan kualitas layanan informasi publik.
“Tolong jelaskan sejauh mana komitmen badan publik Bapak dan Ibu terhadap keterbukaan informasi publik, khususnya terkait alokasi anggaran,” kata Aang.
Aang menjelaskan bahwa peningkatan tata kelola layanan informasi publik harus didukung dengan anggaran yang memadai. Menurutnya, anggaran tersebut dapat digunakan untuk memperkuat SDM, mengoptimalkan website dan media sosial, hingga mendukung kegiatan seperti sosialisasi, seminar, dan bimbingan teknis terkait keterbukaan informasi publik.
“Peningkatan tata kelola informasi publik perlu didukung dengan anggaran. Ini juga menjadi bukti komitmen badan publik dalam keterbukaan informasi publik,” ujar Aang.
Menanggapi hal itu, sejumlah badan publik dari BUMD dan LNS menyampaikan bahwa mereka telah mengalokasikan anggaran untuk peningkatan layanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
Direktur Strategis dan Bisnis PAM Jaya Anugrah Esa menyebut bahwa badan publiknya telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp250 juta pada tahun 2024 untuk kegiatan dan peningkatan layanan PPID.
Anggaran tersebut, kata Anugrah digunakan untuk mendukung kegiatan sosialisasi keterbukaan informasi publik serta optimalisasi website dan media sosial.
“Pada tahun ini kami secara khusus mengalokasikan anggaran untuk PPID sekitar Rp250 juta yang kami gunakan untuk berbagai kegiatan seperti sosialisasi hingga mengintegrasikan seluruh platform layanan digital,” tuturnya.
Selain itu, Sarana Jaya dan Bank Jakarta pun mengalokasikan anggaran untuk peningkatan Kehumasan dan PPID sebesar Rp 100 juta pada tahun 2024.
Anggaran tersebut digunakan untuk mengelola layanan informasi publik, meningkatkan kualitas konten, serta mendukung kegiatan sosialisasi keterbukaan informasi publik.
“Kami menganggarkan sebesar Rp 100 juta pada tahun 2024 untuk layanan PPID,” imbuh Direktur Administrasi dan Keuangan Sarana Jaya Irwan Agustusian.
Bahkan, Ketua KPU DKI Jakarta Wahyu Dinata mengatakan alokasi anggaran untuk peningkatan layanan PPID pada tahun 2024 mencapai Rp12 miliar. Anggaran tersebut digunakan untuk mengoptimalkan layanan informasi publik terkait pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta.
“Anggaran kami tahun lalu cukup besar. Kami mendapat hibah dari Pemprov DKI Jakarta sebesar Rp975 miliar, dan untuk humas serta PPID sekitar Rp12 miliar. Ini bagian dari komitmen kami menyampaikan setiap tahapan kepemiluan kepada publik,” ucap Wahyu.
Adapun tim penilai dalam kegiatan presentasi E-Monev pada Rabu (12/11/2025) terdiri atas:
Ketua KI DKI Jakarta Harry Ara Hutabarat, Komisioner KI DKI Jakarta Bidang Edukasi, Sosialisasi, dan Advokasi (ESA) Ferid Nugroho, Komisioner Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) Agus Wijayanto Nugroho, Komisioner Bidang Kelembagaan Aang Muhdi Gozali, serta Tenaga Ahli Diskominfotik DKI Jakarta Supriatna dan Nurcholis.
Kegiatan presentasi E-Monev pada hari tersebut dihadiri oleh 29 badan publik, di antaranya:
- RSUD Tugu Koja
- DPW Partai PSI DKI Jakarta
- Partai NasDem DKI Jakarta
- Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan
- PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP)
- PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk
- PT Transportasi Jakarta (Transjakarta)
- Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat
- Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat
- Pengadilan Negeri Jakarta Timur
- Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
- Kecamatan Cilincing
- Kecamatan Cipayung
- Kecamatan Ciracas
- Kecamatan Duren Sawit
- PAM Jaya (PDAM DKI Jakarta)
- Perumda Pembangunan Sarana Jaya
- PT Bank DKI
- Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara
- Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta
- Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta
- Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur
- BAZNAS DKI Jakarta
- Kecamatan Cakung
- Kecamatan Cempaka Putih
- Kecamatan Jagakarsa
- Kecamatan Jatinegara
- Kecamatan Johar Baru
- Kecamatan Kelapa Gading
