Naik 71 Persen, KI DKI Dorong Pimpinan Badan Publik Hadir dalam Presentasi E-Monev

JAKARTA – Sebanyak 513 badan publik peserta Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (E-Monev) 2026 mengikuti tahapan presentasi yang diselenggarakan Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta pada 12–25 November 2026 di Jakarta Creative Hub, Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Jumlah tersebut meningkat 213 badan publik atau sekitar 71 persen dibandingkan tahun 2025 yang mencatat 300 peserta.

Peningkatan ini menunjukkan bertambahnya partisipasi badan publik dalam tahapan penilaian keterbukaan informasi di Jakarta.

Ketua Bidang Edukasi, Sosialisasi, dan Advokasi (ESA) KI DKI Jakarta, Ferid Nugroho, mengapresiasi peningkatan partisipasi tersebut.

Namun, ia menegaskan bahwa setiap badan publik wajib menghadirkan kepala atau pimpinan secara langsung untuk menyampaikan presentasi.

“Kami mengapresiasi badan publik yang telah lolos ke tahap presentasi. Kami berharap pimpinan di setiap badan publik berkomitmen hadir langsung,” ujar Ferid di kantor KI DKI Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Menurut Ferid, kehadiran pimpinan tidak sekadar menjadi bagian dari penilaian, tetapi juga mencerminkan komitmen dan tanggung jawab organisasi dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik.

“Kami menegaskan bahwa kepala atau pimpinan badan publik wajib hadir dan menyampaikan langsung presentasi, bukan sekadar mewakilkan kepada pejabat atau petugas PPID,” tegasnya.

Ferid sampaikan jika ada masukan atau rekomendasi dari tim penilai dapat cepat di tindak lanjuti, berbeda jika yang hadir bukan pimpinan, untuk menyampaikan hal tersebut terkendala posisi dan jabatan.

Berdasarkan data KI DKI Jakarta, jumlah badan publik yang mengikuti tahapan presentasi E-Monev menunjukkan tren peningkatan.

Pada 2021 tercatat 45 badan publik, 2022 sebanyak 48, 2023 sebanyak 71, 2024 sebanyak 261, 2025 sebanyak 300, dan 2026 mencapai 513 badan publik.

Pelaksanaan presentasi tahun ini berlangsung secara maraton selama sepuluh hari, mulai 12 hingga 25 November 2026, dengan rata-rata sekitar 50 badan publik mengikuti presentasi setiap hari.

Dalam tahapan tersebut, KI DKI Jakarta menetapkan empat aspek penilaian, meliputi kehadiran pimpinan, komitmen organisasi, inovasi, dan kebermanfaatan.

Aspek kehadiran pimpinan memiliki bobot penilaian sebesar 25 persen.

Setiap badan publik diwajibkan hadir 15 menit sebelum sesi dimulai.

Presentasi harus disampaikan langsung oleh kepala atau pimpinan badan publik untuk pemaparan materi serta pendalaman melalui sesi tanya jawab.

KI DKI Jakarta juga menegaskan bahwa badan publik yang tidak hadir dalam tahapan presentasi dianggap mengundurkan diri dari proses penilaian E-Monev 2026.

Karena itu, seluruh peserta diminta memastikan kehadiran pimpinan dan mematuhi ketentuan teknis yang telah ditetapkan.

Similar Posts