BAPDI dan Dua Sudin LH Akhiri Sengketa Informasi Melalui Kesepakatan Mediasi

BAPDI dan Dua Sudin LH Akhiri Sengketa Informasi Melalui Kesepakatan Mediasi

JAKARTA – Sengketa informasi publik antara Badan Aktivis Patriot Demokrasi (BAPDI) sebagai Pemohon dengan Suku Dinas Lingkungan Hidup (Sudin LH) Jakarta Barat dan Sudin LH Jakarta Selatan sebagai Termohon mencapai kesepakatan mediasi di Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, Selasa (9/6/2026). Kesepakatan tersebut berhasil dicapai dengan bantuan mediator Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, Aang Muhdi Ghozali….

Mediasi Sengketa Informasi Berhasil, Tiga Sekolah Serahkan Dokumen kepada P5AB

Mediasi Sengketa Informasi Berhasil, Tiga Sekolah Serahkan Dokumen kepada P5AB

JAKARTA – Pemohon Perkumpulan Lembaga Swadaya Peduli Pembangunan, Pengembangan Pemuda, dan Potensi Anak Bangsa (P5AB) bersama tiga Termohon badan publik yaitu SDN Batu Ampar 10 Pagi Jakarta, SMKN 46 Jakarta, dan SMKN 48 Jakarta menyepakati hasil mediasi sengketa informasi publik yang difasilitasi Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta di Gedung Graha Mental Spiritual, Jakarta Pusat, Selasa…

E-Monev 2026 Dimulai 7 Agustus, KI DKI Jakarta Minta Badan Publik Persiapkan Data Dukung Lebih Awal

E-Monev 2026 Dimulai 7 Agustus, KI DKI Jakarta Minta Badan Publik Persiapkan Data Dukung Lebih Awal

JAKARTA – Komisioner Bidang Kelembagaan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Aang Muhdi Ghozali mengingatkan seluruh badan publik untuk mulai mempersiapkan dokumen dan data dukung guna mengikuti pelaksanaan E-Monitoring dan Evaluasi (E-Monev) Tahun 2026. Menurut Aang, pelaksanaan E-Monev tahun ini dijadwalkan dimulai pada 7 Agustus 2026. Karena itu, badan publik diminta melakukan persiapan sejak dini agar…

KI DKI Putuskan BPN Jakarta Utara Buka Data SHM Sunter Jaya, Namun Hanya untuk Pemohon

KI DKI Putuskan BPN Jakarta Utara Buka Data SHM Sunter Jaya, Namun Hanya untuk Pemohon

JAKARTA – Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta mengabulkan permohonan informasi publik yang diajukan Saut Maruli Simatupang terhadap Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara dalam sengketa informasi publik Nomor 0045/XI/KIP-DKI-PS-A/2025. Namun, akses terhadap salinan dokumen yang dimohonkan hanya dapat diberikan kepada Pemohon karena memiliki kepentingan hukum langsung terhadap objek informasi tersebut. Putusan tersebut diumumkan melalui situs…