Menuju Partai Informatif, KI DKI Jakarta Visitasi Demokrat DKI
Jakarta – Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta melakukan kunjungan visitasi ke kantor DPD Partai Demokrat DKI di Jl. Bungur No.34, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, pada Kamis (6/3/2025).
Kunjungan ini bertujuan untuk menyampaikan rekomendasi hasil E-Monitoring dan Evaluasi (E-Monev) Tahun 2024 serta mendorong partai politik untuk semakin transparan dalam pengelolaan informasi publik.
Vike Verry Ponto, yang hadir mewakili Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta Mujiono, menyambut langsung tim dari Komisi Informasi DKI Jakarta.
“Selamat datang teman-teman Komisi Informasi DKI Jakarta, maaf pimpinan belum bisa hadir jadi saya wakilkan untuk hari ini,” ujar Vike dalam sambutannya.
Sementara itu, Komisioner Komisi Informasi DKI Jakarta bidang Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) menyampaikan apresiasi atas keterbukaan dan sambutan dari Partai Demokrat DKI.
“Kami sampaikan apresiasi yang luar biasa kepada seluruh jajaran Partai Demokrat atas sambutannya kepada kami,” ucapnya.
Menurutnya, ini merupakan tahun kedua Komisi Informasi DKI Jakarta melakukan visitasi ke partai politik dalam rangka E-Monev. Ia menegaskan bahwa perhatian terhadap partai politik semakin ditingkatkan karena adanya catatan khusus dari Pj Gubernur sebelumnya, Heru Budi Hartono, hingga penerusnya, Teguh Setyabudi, agar seluruh Badan Publik di DKI Jakarta diberikan evaluasi terkait keterbukaan informasi publik.
Selain itu, ia juga menyoroti hasil riset dari Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menyebut adanya bantuan dana publik untuk partai politik, termasuk Partai Demokrat. Hal ini menjadi alasan penting bagi Komisi Informasi DKI Jakarta untuk memastikan bahwa tata kelola layanan informasi publik di partai politik dilakukan secara baik dan transparan.
“Kami berharap dari momentum ini, partai politik yang kami kunjungi, khususnya yang berpredikat cukup, bisa meningkat menuju informatif. Kami mendorong agar Partai Demokrat DKI dapat mengikuti jejak Partai PSI yang telah lebih dulu meraih predikat Informatif,” jelasnya.
Dalam rangka persiapan menuju E-Monev 2025, Komisi Informasi DKI Jakarta juga meminta agar Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Partai Demokrat DKI Jakarta dapat lebih aktif mempersiapkan diri.
“Silaturahmi kami hari ini membawa beberapa catatan tertulis yang sudah kami rangkum dalam surat rekomendasi perbaikan hasil E-Monev Tahun 2024. Jika ada kesulitan, bisa kita perbaiki bersama-sama,” tambahnya.
Menanggapi hal ini, Vike Verry Ponto menegaskan bahwa secara internal Partai Demokrat DKI Jakarta akan terus meningkatkan komunikasi dengan Komisi Informasi DKI Jakarta guna memastikan transparansi informasi publik semakin baik.
“Kami secara internal akan selalu mengingatkan LO agar selalu inisiatif berkomunikasi dengan teman-teman KI DKI agar bisa berkonsultasi terkait hambatan-hambatan atau kesulitan yang kami temukan nanti,” ujar Vike.
Ia juga menambahkan bahwa dengan adanya dua kali kunjungan dari Komisi Informasi DKI Jakarta, pihaknya semakin terdorong untuk memperbaiki dan meningkatkan layanan informasi publik.
“Sudah dua kali kami dikunjungi KI DKI Jakarta, semoga ke depan kami bisa semakin baik dalam memberikan layanan informasi publik,” tutupnya.
Dengan adanya visitasi ini, diharapkan Partai Demokrat DKI Jakarta dapat semakin berkomitmen dalam menjalankan prinsip keterbukaan informasi publik, selaras dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
