KSP Sahabat Mitra Sejati Tolak Disebut Badan Publik, Majelis Komisioner Akan Musyawarah Untuk Putusan Sela

Jakarta – Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta kembali menggelar sidang sengketa informasi antara Pemohon dari Perkumpulan Aliansi Peduli Indonesia Jaya (P-APIJ) dan Termohon, Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sahabat Mitra Sejati berlangsung di Gedung Graha Mental Spiritual, Tanah Abang, Jakarta Pusat, pada Selasa (22/4/2025).

Sidang dipimpin oleh Ketua Majelis Komisioner Harry Ara Hutabarat, didampingi oleh Anggota Majelis Agus Wijayanto Nugroho dan Aang Muhdi Gozali.

Pada sidang sebelumnya, Majelis Komisioner meminta Termohon untuk melengkapi keterangan dan bukti otentik terkait status hukumnya.

Dalam sidang kali ini, Ketua Majelis kembali meminta agar keterangan tersebut disampaikan secara tertulis.

“Kepada Termohon, silakan sampaikan keterangan secara tertulis,” ujar Ketua Majelis, Harry Ara Hutabarat.

Menanggapi hal itu, pihak Termohon, KSP Sahabat Mitra Sejati, menyampaikan penjelasan tertulis mengenai kedudukan hukum serta tanggapan terhadap bukti permulaan dari Pemohon. Dalam keterangannya, Termohon menegaskan bahwa KSP Sahabat Mitra Sejati bukan merupakan badan publik dan tidak pernah menerima dana dari APBN, APBD, maupun sumbangan masyarakat atau luar negeri.

Anggota Majelis, Agus Wijayanto Nugroho, menyatakan bahwa pihaknya akan mengkaji apakah Termohon badan publik sehingga harus tunduk pada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Jika terbukti demikian, maka sengketa ini dinilai melibatkan badan publik dan berlaku ketentuan dalam UU KIP.

Sementara itu, Anggota Majelis Aang Muhdi Gozali menyampaikan bahwa proses selanjutnya akan ditentukan berdasarkan hasil kajian terhadap keterangan tertulis tersebut, apakah akan dilanjutkan ke tahap mediasi atau putusan sela.

Dalam forum tersebut, Majelis Komisioner sepakat menunda jalannya sidang guna memperdalam kajian terhadap keterangan dari kedua belah pihak.

“Dengan ini, sidang kami tunda,” tegas Ketua Majelis Harry Ara Hutabarat.