KI DKI Jakarta Minta Pemerintah Kota Inisiasi Pembentukan PPID hingga Tingkat RT/RW

JAKARTA – Walikota se-Provinsi DKI Jakarta dan Bupati Kepulauan Seribu hadir mengikuti tahapan presentasi Elektronik Monitoring dan Evaluasi (E-Monev) Badan Publik Tahun 2026 yang diselenggarakan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta.

Dalam tahapan tersebut, para pimpinan daerah memaparkan berbagai upaya peningkatan kualitas layanan informasi publik, mulai dari penguatan kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), pengembangan inovasi layanan digital, hingga strategi membangun budaya keterbukaan informasi di lingkungan pemerintah daerah.

Ketua KI DKI Jakarta sekaligus Tim Penilai E-Monev Harry Ara Hutabarat mengapresiasi kehadiran langsung para walikota dan Bupati Kepulauan Seribu.

Menurut Harry, partisipasi aktif pimpinan daerah menunjukkan bahwa keterbukaan informasi publik telah mendapatkan perhatian dan dukungan di tingkat pengambil kebijakan.

Harry juga menyampaikan apresiasi kepada Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta atas dukungan terhadap pelaksanaan E-Monev 2026. Harry menyebutkan, seluruh kecamatan di Jakarta telah mengembalikan Self Assessment Questionnaire (SAQ), termasuk badan publik yang berada di wilayah kepulauan.

“Sebanyak 100 persen kecamatan di seluruh DKI mengembalikan SAQ. Kami berterima kasih kepada Pak Gubernur dan Wakil Gubernur. Tidak ada yang absen mengembalikan SAQ,” ujar Harry.

Harry menegaskan, keterbukaan informasi publik tidak boleh hanya dipandang sebagai kewajiban administratif atau kegiatan yang dilaksanakan ketika evaluasi berlangsung.

Sebaliknya, keterbukaan informasi harus menjadi prioritas dalam penyelenggaraan pemerintahan karena merupakan salah satu fondasi tata kelola pemerintahan yang baik.

“Kami berharap keterbukaan informasi publik bukan hanya hal yang lewat saja, tetapi menjadi prioritas. Good governance dimulai dari keterbukaan informasi publik,” tegas Harry.

Selain itu, Harry memberikan sejumlah catatan perbaikan. Salah satunya terkait transparansi pengelolaan sampah di Jakarta. Ia mendorong pemerintah kota untuk memperkuat kolaborasi dengan pihak swasta sekaligus memastikan seluruh proses dan dukungan yang diberikan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat.

Harry juga menyoroti pentingnya penguatan PPID hingga tingkat RT dan RW. Menurut Harry, pengembangan layanan informasi publik tidak seharusnya berhenti di tingkat kecamatan dan kelurahan, tetapi perlu diperluas hingga lingkungan masyarakat terkecil.

“Kami berharap RT dan RW juga memiliki PPID sehingga laporan keuangannya transparan. Ke depan, tidak ada lagi calon RT dan RW yang hanya memiliki ambisi pribadi, tetapi juga harus memikirkan pertanggungjawabannya,” tutur Harry.

Penguatan keterbukaan informasi di tingkat RT dan RW penting untuk mencegah potensi sengketa informasi yang dapat melibatkan pemerintah kelurahan. Terlebih, dinamika dan konflik dalam pemilihan pengurus RT dan RW di Jakarta masih cukup tinggi.

Catatan lainnya berkaitan dengan dukungan anggaran PPID. Harry menyebutkan, selama ini anggaran pengelolaan informasi publik belum selalu tercantum secara spesifik dalam struktur penganggaran badan publik dan kerap melekat pada kegiatan kehumasan.

Karena itu, ia mendorong agar kebutuhan anggaran PPID mulai diperhitungkan secara jelas dalam perencanaan anggaran pemerintah daerah. Ia juga meminta sosialisasi keterbukaan informasi publik dilakukan secara rutin dan berkelanjutan.

Dalam sesi pemaparan, sejumlah walikota turut menyampaikan komitmen dan inovasi di wilayah masing-masing.

Walikota Jakarta Timur Munjirin memaparkan pengembangan microsite RW sebagai salah satu inovasi untuk memperluas akses informasi hingga tingkat lingkungan masyarakat.

“Sebagai salah satu inovasi yang terus kami dorong adalah pembuatan mocrosite di tingkat RW, dan ini sudah berjalan di sejumlah RW,” kata Munjirin.

Sementara itu, Walikota Jakarta Barat Iin Mutmainnah menyoroti pentingnya penguatan struktur kelembagaan sebagai dasar penganggaran PPID.

Menurutnya, keberadaan fungsi kehumasan, protokol, dan PPID perlu diperkuat dalam nomenklatur organisasi agar kebutuhan anggaran pengelolaan informasi publik dapat terakomodasi.

“Anggaran tidak ada karena memang dari sisi struktur dan nomenklaturnya belum ada, karena itu kita harus berinovasi misalnya memasukkan PPID dalam humas dan protokol,” ujar Iin.

Adapun Walikota Jakarta Selatan Syafrin Liputo menyampaikan komitmen untuk terus memperkuat keterbukaan informasi melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk media.

Menurutnya, keterbukaan informasi menjadi salah satu modal penting untuk membangun kepercayaan publik sekaligus menjaga keberlanjutan pembangunan Jakarta.

“Terlebih, tantangan penyebaran berita bohong atau hoaks membutuhkan respons melalui penyediaan informasi yang terbuka, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan,” papar Syafrin.

Terkait anggaran PPID, Syafrin menjelaskan bahwa meskipun belum tercantum secara khusus, sejumlah kegiatan pengelolaan informasi publik telah terakomodasi dalam program pada Subbagian Humas.

“Karena itu, saya mengusulkan adanya workshop yang melibatkan seluruh badan publik agar pemahaman mengenai pengelolaan PPID semakin merata,” imbuh Syafrin.

Selanjutnya, Walikota Jakarta Pusat Arifin memaparkan inovasi PPID Academy yang dapat dimanfaatkan oleh pegawai maupun masyarakat.

Program ini diharapkan menjadi sarana penguatan kapasitas dan transfer pengetahuan sehingga pergantian petugas PPID tidak menghambat keberlanjutan pelayanan karena telah didukung standar operasional prosedur (SOP).

Sementara itu, Wakil Walikota Jakarta Utara Fredy Setiawan menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik di wilayahnya diarahkan untuk menjadi bagian dari budaya kerja pemerintahan.

“Untuk mewujudkannya, diperlukan penguatan kapasitas secara berkelanjutan serta pengembangan inovasi layanan di tingkat kecamatan dan kelurahan,” papar Fredy.

Hal senada, Bupati Kepulauan Seribu Aceng Zaini juga berkomitmen untuk meningkatkan kualitas layanan informasi publik.

“Kami akan terus memperbaiki kualitas layanan sekaligus meningkatkan kapasitas SDM di PPID,” pungkas Aceng.

Similar Posts