Komisi Informasi DKI Jakarta Maraton Lakukan Penilaian Presentasi Monev 46 Badan Publik DKI Jakarta
Komisi Informasi DKI Jakarta Maraton Lakukan Penilaian Presentasi Monev 46 Badan Publik DKI Jakarta
Jakarta – Komisi Informasi(KI) Provinsi DKI Jakarta marathon lakukan penilaian presentasi monitoring dan evaluasi (monev) keterbukaan informasi publik (KIP) pada 46 Badan Publik(BP) terpilih untuk 16 kategori mulai 17 Oktober sampai dengan 2 November melalui virtual meeting, pada (17/10/2022).
Diantaranya Badan, Biro, Dinas, Pemerintahan Kota/Kab, RSUD, BUMD, Partai Politik, Lembaga Non Struktural(LNS), Kejaksanaan, Kepala Kantor Pertanahan Kota/Kab, Polres Kota/Kab, Sekolah Menengah SMP dan SMA, Kecamatan, Kelurahan serta Pengadilan Negeri sebagai kategori tambahan ditahun ini oleh tiga penilai.
Tiga Komisioner sekaligus penilai Harry Ara Hutabarat (Ketua), Nelvia Gustina (Wakil Ketua Ex officio Ketua PJ Monev) dan Aang Muhdi Gozali (Komisioner Bidang A.S.E) mendalami penilaian presentasi dengan 5 sesi setiap hari melalui virtual meeting bertempat di Lt.7 Gedung Graha Mental Spiritual, Tanah Abang Jakarta Pusat, Senin (17/10/2022).
Tahap presentasi menilai Informasi publik yang tersedia dan disediakan sebagai komitmen implementasi keterbukaan informasi publik. Setiap BP mempersentasikan empat indikator penilaian yaitu indikator pengumuman, penyediaam, SOP pelayanan dan Pengembangan IT. Juga pengembangan inovasi KIP di masa pendemi Covid-19.
Sebagai informasi OPD teragendakan hari pertama presentasi yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD), Kecamatan Kelapa Gading, Kecamatan Palmerah. Adapun tahapan Monev KIP yaitu pengisian SAQ (Self Assessment Quistionnaire), dan presentasi Badan Publik.
Dalam sesi presentasi para peserta melalui video paparan atau silde PPT diberikan waktu kurang lebih 60 menit dengan sesi interview dihadapan penilai dari Komisi Informasi. Agenda terlaksana dari pagi hingga sore hari berjalan dengan baik dan penuh antusias dari para peserta terdiri dari PPID Pelaksana badan publik (OPD).