Polda Metro Jaya hingga Kantor Pertanahan di Jakarta Sampaikan Komitmen Penguatan PPID dalam Presentasi E-Monev
JAKARTA – Tahapan presentasi Elektronik Monitoring dan Evaluasi (E-Monev) Badan Publik Tahun 2026 yang diselenggarakan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta masih berlanjut pada Kamis (19/11/2026).
Ketua Komisi Informasi DKI Jakarta sekaligus Tim Penilai E-Monev Harry Ara Hutabarat mengapresiasi kehadiran langsung para pimpinan badan publik Polda Metro Jaya dan Kantor Pertanahan di Jakarta.
Menurut Harry, kehadiran pimpinan menjadi bentuk komitmen sekaligus kesempatan untuk memastikan pemahaman mengenai keterbukaan informasi publik dapat ditindaklanjuti hingga ke tingkat pelaksanaan.
“Kami mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih. Kehadiran pimpinan ini sangat penting agar masukan dalam E-Monev ini bisa segera ditindaklanjuti,” kata Harry dalam presentasi tersebut di Jakarta Creative Hub (JCH), Graha Niaga Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (19/11/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Harry menegaskan bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) tidak boleh hanya menjalankan fungsi pelayanan permohonan informasi, tetapi juga dilibatkan secara aktif dalam publikasi dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat.
Pasalnya, menurut Harry, selama ini fungsi publikasi masih banyak terpusat pada bagian kehumasan. Padahal, keterlibatan PPID dalam publikasi dapat menjadi sarana sosialisasi mengenai keberadaan PPID sekaligus memperkenalkan hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik.
“Saya sangat berharap, rilis kepada media juga melibatkan PPID sebagai penanggung jawab informasi. Dengan begitu, masyarakat mengetahui bahwa badan publik memiliki PPID dan memahami bahwa ada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yang menjamin hak mereka,” ujarnya.
Secara khusus, Harry turut menyoroti pentingnya penguatan layanan informasi publik di lingkungan Polda Metro Jaya dan Kantor Pertanahan. Harry menegaskan, keterbukaan informasi merupakan kewajiban seluruh badan publik, termasuk institusi penegak hukum dan instansi pertanahan.
Karena itu, Harry mendorong agar layanan PPID di Polda Metro Jaya dapat lebih mudah dijangkau masyarakat melalui Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT).
“Untuk layanan PPID itu bisa digabungkan di SPKT Polda Metro, sehingga masyarakat mudah mengetahui bahwa terdapat layanan informasi publik,” ucap Harry.
Selain itu, untuk badan publik pertanahan, Harry berharap dilakukanya pengembangan layanan informasi pertanahan yang lebih mudah diakses masyarakat. Salah satu gagasan yang disampaikan yakni membangun kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, termasuk melalui kelurahan dan kecamatan.
Kata Harry, masyarakat dapat diberikan kemudahan untuk memperoleh informasi mengenai status tanah melalui mekanisme permohonan informasi publik yang tersedia di PPID.
“Ke depan, apakah memungkinkan ada layanan yang berkolaborasi dengan pemerintah daerah, misalnya melalui gerai di kelurahan dan kecamatan, sehingga masyarakat bisa mengetahui informasi pertanahan melalui proses permohonan informasi di PPID. Sebab, di PPID sudah jelas persyaratan dan mekanisme pengajuan permohonan informasinya,” ungkap Harry.
Sementara itu, Tim Penilai E-Monev KI DKI Jakarta Aang Muhdi Ghozali menegaskan bahwa pelayanan permohonan informasi publik harus dibedakan dari pelayanan kehumasan.
Aang menilai setiap badan publik perlu menyediakan meja atau loket khusus pelayanan permohonan informasi. Hal ini penting karena permohonan informasi memiliki mekanisme, prosedur, dan konsekuensi hukum tersendiri, termasuk apabila berlanjut menjadi sengketa informasi publik.
“Harus ada meja layanan, karena permohonan informasi berbeda dengan kehumasan. Itu akan menjadi legal standing ketika informasi yang dimohonkan masyarakat berujung pada sengketa informasi. Jadi, tidak bisa disamakan dengan layanan lainnya,” tegas Aang.
Aang menjelaskan, pelayanan permohonan informasi harus mengacu pada standar operasional prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
“Karena PPID itu punya aturan dan mekanisme yang jelas,” pungkas Aang.
Menanggapi masukan tersebut, Kasubdit Bidang Humas Polda Metro Jaya Chandra Mar menyampaikan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan SPKT untuk memperkuat akses pelayanan informasi publik.
Selain itu, pihaknya juga menyediakan ruang khusus bagi masyarakat yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut mengenai informasi yang dimohonkan.
“Kami, Polda Metro Jaya juga telah memasang maklumat layanan yang memuat alur pelayanan informasi publik beserta jam operasionalnya di ruang SPKT,” papar Chandra.
Sementara itu, Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Barat Yuliandi menyampaikan komitmen untuk terus melakukan evaluasi dan penguatan tata kelola PPID secara berkelanjutan.
Menurut Yuliandi, hasil evaluasi menjadi dasar untuk menyusun rekomendasi perbaikan, termasuk peningkatan fasilitas pelayanan bagi kelompok penyandang disabilitas agar layanan informasi publik dapat diakses secara inklusif.
Senada, Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Selatan Darman Simanjuntak menjelaskan bahwa pihaknya terus mengoptimalkan penggunaan PPID dalam memberikan informasi kepada masyarakat.
“Apabila pemohon membutuhkan penjelasan atau keterangan lebih lanjut, informasi juga dapat disampaikan dalam bentuk tertulis melalui permohonan informasi publik,” kata Darman.
Diketahui, sebanyak 46 badan publik mengikuti tahapan presentasi E-Monev pada Kamis (19/11/2026). Badan publik tersebut yaitu;
-
1. Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya
2. Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan
3. Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur
4. Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara
5. Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
6. Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat
7. Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat
8. Kelurahan Ulujami
9. Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara. dan Kepulauan Seribu
10. Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat
11. Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat
12. Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan
13. Kelurahan Setiabudi
14. Kelurahan Setu
15. Kelurahan Slipi
16. Kelurahan Srengseng
17. Kelurahan Srengseng Sawah
18. Kelurahan Sunter Agung
19. Kelurahan Sunter Jaya
20. Kelurahan Susukan
21. Kelurahan Taman Sari
22. Kelurahan Tambora
23. Kelurahan Tanjung Duren Utara
24. Kelurahan Tanjung Priok
25. Kelurahan Tegal Alur
26. Kelurahan Tegal Parang
27. Kelurahan Sukabumi Selatan
28. Kelurahan Sukabumi Utara
29. Kelurahan Sukapura
30. Kelurahan Sumur Batu
31. Kelurahan Sungai Bambu
32. Kelurahan Tanah Sereal
33. Kelurahan Tanah Tinggi
34. Kelurahan Tangki
35. Kelurahan Tanjung Barat
36. Kelurahan Tanjung Duren Selatan
37. Kelurahan Tomang
38. Kelurahan Tugu Selatan
39. Kelurahan Tugu Utara
40. Kelurahan Ujung Menteng
