Zona Informatif, Sosialisasi UU KIP Hingga Transparansi Program Pemilahan Sampah Dibahas dalam Presentasi E-Monev Kelurahan

JAKARTA – Ketua Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta sekaligus Tim Penilai E-Monev Badan Publik Tahun 2026 Harry Ara Hutabarat meminta seluruh kelurahan di Jakarta untuk lebih masif menyosialisasikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) kepada masyarakat.

Menurut Harry, kelurahan merupakan badan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat sehingga memiliki peran strategis dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran warga mengenai keterbukaan informasi publik.

Harry menyebutkan, berbagai unsur masyarakat di tingkat kelurahan dapat menjadi sasaran sosialisasi, mulai dari karang taruna, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), dasawisma, kader posyandu, juru pemantau jentik (jumantik), hingga kelompok masyarakat lainnya.

“Di wilayah itu ada karang taruna, FKDM, dasawisma, kader posyandu, jumantik hingga warga yang bisa menjadi target sosialisasi terkait KIP,” kata Harry dalam Presentasi E-Monev Badan Publik Tahun 2026 di Jakarta Creative Hub (JCH), Graha Niaga Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (17/11/2026).

Harry menegaskan, sosialisasi merupakan bentuk komitmen sekaligus tanggung jawab badan publik dalam menjalankan amanat UU KIP. Menurutnya, pengelolaan informasi publik akan semakin optimal dan memberikan manfaat apabila masyarakat memahami hak serta mekanisme untuk memperoleh informasi.

“Masyarakat tentu tidak tahu tentang keterbukaan informasi, caranya mengakses informasi publik kalau tidak tersosialisasikan,” jelas Harry.

Selain sosialisasi UU KIP, Harry juga menekankan pentingnya komitmen kelurahan dalam melaksanakan Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 5 Tahun 2025 tentang Gerakan Pemilahan dan Pengolahan Sampah.

Harry juga turut meminta kelurahan yang berhasil meraih predikat Informatif agar memasang banner Zona Informatif sebagai bentuk keterbukaan dan komitmen pelayanan informasi publik.

“Bagi badan publik yang nanti berhasil meraih predikat Informatif, kami minta Bapak/Ibu untuk memasang banner Zona Informatif sesuai dengan ketentuan dari KI DKI. Selain itu, program pemilahan sampah ini juga harus gencar disampaikan di media sosial untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat,” ucap Harry.

Sementara itu, Tim Penilai E-Monev KI DKI Jakarta lainnya, Aang Muhdi Ghozali menekankan pentingnya keseriusan kelurahan dalam mengelola layanan informasi publik.
Aang mengingatkan bahwa badan publik harus memastikan kesiapan sarana, prasarana, serta sumber daya manusia dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat.

Aang mengungkapkan, pada pelaksanaan E-Monev tahun 2027 mendatang, KI DKI Jakarta berencana melibatkan kalangan akademisi dan mahasiswa untuk melakukan uji akses dengan mengajukan permohonan informasi kepada badan publik.

Menurutnya, hasil uji akses tersebut akan menjadi salah satu indikator penilaian E-Monev untuk mengukur sejauh mana badan publik merespons permohonan informasi masyarakat sesuai mekanisme dan jangka waktu yang diatur dalam UU KIP.

“Pada E-Monev tahun depan akan ada uji akses. Karena itu, sejauh mana kesiapan layanan informasi publik badan publik sangat menentukan, baik layanan online maupun offline. Harus ada desk atau meja PPID, petugas, serta sarana dan prasarana lainnya,” ujar Aang.

Aang menjelaskan, uji akses akan dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada badan publik, termasuk mengenai waktu pelaksanaannya. Dengan demikian, KI DKI Jakarta dapat melihat secara langsung kondisi pelayanan informasi publik sebagaimana yang dialami masyarakat.

“Melalui uji publik ini, kami ingin mengetahui secara riil seperti apa kondisi layanan informasi publik di lapangan,” imbuhnya.

Presentasi E-Monev Badan Publik Tahun 2026 pada Selasa (17/11/2026) diikuti oleh sejumlah kelurahan di wilayah DKI Jakarta. Adapun kelurahan yang mengikuti tahapan presentasi tersebut, yaitu:

Zona Informatif, Sosialisasi UU KIP Hingga Transparansi Program Pemilahan Sampah Dibahas dalam Presentasi E-Monev Kelurahan

JAKARTA – Ketua Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta sekaligus Tim Penilai E-Monev Badan Publik Tahun 2026 Harry Ara Hutabarat meminta seluruh kelurahan di Jakarta untuk lebih masif menyosialisasikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) kepada masyarakat.

Menurut Harry, kelurahan merupakan badan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat sehingga memiliki peran strategis dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran warga mengenai keterbukaan informasi publik.

Harry menyebutkan, berbagai unsur masyarakat di tingkat kelurahan dapat menjadi sasaran sosialisasi, mulai dari karang taruna, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), dasawisma, kader posyandu, juru pemantau jentik (jumantik), hingga kelompok masyarakat lainnya.

“Di wilayah itu ada karang taruna, FKDM, dasawisma, kader posyandu, jumantik hingga warga yang bisa menjadi target sosialisasi terkait KIP,” kata Harry dalam Presentasi E-Monev Badan Publik Tahun 2026 di Jakarta Creative Hub (JCH), Graha Niaga Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (17/11/2026).

Harry menegaskan, sosialisasi merupakan bentuk komitmen sekaligus tanggung jawab badan publik dalam menjalankan amanat UU KIP. Menurutnya, pengelolaan informasi publik akan semakin optimal dan memberikan manfaat apabila masyarakat memahami hak serta mekanisme untuk memperoleh informasi.

“Masyarakat tentu tidak tahu tentang keterbukaan informasi, caranya mengakses informasi publik kalau tidak tersosialisasikan,” jelas Harry.

Selain sosialisasi UU KIP, Harry juga menekankan pentingnya komitmen kelurahan dalam melaksanakan Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 5 Tahun 2025 tentang Gerakan Pemilahan dan Pengolahan Sampah.

Harry juga turut meminta kelurahan yang berhasil meraih predikat Informatif agar memasang banner Zona Informatif sebagai bentuk keterbukaan dan komitmen pelayanan informasi publik.

“Bagi badan publik yang nanti berhasil meraih predikat Informatif, kami minta Bapak/Ibu untuk memasang banner Zona Informatif sesuai dengan ketentuan dari KI DKI. Selain itu, program pemilahan sampah ini juga harus gencar disampaikan di media sosial untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat,” ucap Harry.

Sementara itu, Tim Penilai E-Monev KI DKI Jakarta lainnya, Aang Muhdi Ghozali menekankan pentingnya keseriusan kelurahan dalam mengelola layanan informasi publik.
Aang mengingatkan bahwa badan publik harus memastikan kesiapan sarana, prasarana, serta sumber daya manusia dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat.

Aang mengungkapkan, pada pelaksanaan E-Monev tahun 2027 mendatang, KI DKI Jakarta berencana melibatkan kalangan akademisi dan mahasiswa untuk melakukan uji akses dengan mengajukan permohonan informasi kepada badan publik.

Menurutnya, hasil uji akses tersebut akan menjadi salah satu indikator penilaian E-Monev untuk mengukur sejauh mana badan publik merespons permohonan informasi masyarakat sesuai mekanisme dan jangka waktu yang diatur dalam UU KIP.

“Pada E-Monev tahun depan akan ada uji akses. Karena itu, sejauh mana kesiapan layanan informasi publik badan publik sangat menentukan, baik layanan online maupun offline. Harus ada desk atau meja PPID, petugas, serta sarana dan prasarana lainnya,” ujar Aang.

Aang menjelaskan, uji akses akan dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada badan publik, termasuk mengenai waktu pelaksanaannya. Dengan demikian, KI DKI Jakarta dapat melihat secara langsung kondisi pelayanan informasi publik sebagaimana yang dialami masyarakat.

“Melalui uji publik ini, kami ingin mengetahui secara riil seperti apa kondisi layanan informasi publik di lapangan,” imbuhnya.

Presentasi E-Monev Badan Publik Tahun 2026 pada Selasa (17/11/2026) diikuti oleh sejumlah kelurahan di wilayah DKI Jakarta. Adapun kelurahan yang mengikuti tahapan presentasi tersebut, yaitu:

  1. Kelurahan Kedoya Selatan
  2. Kelurahan Kedoya Utara
  3. Kelurahan Kelapa Dua
  4. Kelurahan Kelapa Dua Wetan
  5. Kelurahan Kelapa Gading Barat
  6. Kelurahan Kenari
  7. Kelurahan Klender
  8. Kelurahan Koja
  9. Kelurahan Kota Bambu Selatan
  10. 1mKelurahan Kota Bambu Utara
  11. Kelurahan Kwitang
  12. Kelurahan Lagoa
  13. Kelurahan Lebak Bulus
  14. Kelurahan Kelapa Gading Timur
  15. Kelurahan Kemanggisan
  16. Kelurahan Kemayoran
  17. Kelurahan Kembangan Selatan
  18. Kelurahan Kembangan Utara
  19. Kelurahan Kramat Jati
  20. Kelurahan Krendang
  21. Kelurahan Krukut
  22. Kelurahan Kuningan Barat
  23. Kelurahan Kuningan Timur
  24. Kelurahan Makasar
  25. Kelurahan Malaka Jaya
  26. Kelurahan Malaka Sari
  27. Kelurahan Lenteng Agung
  28. Kelurahan Lubang Buaya
  29. Kelurahan Mangga Dua Selatan
  30. Kelurahan Manggarai
  31. Kelurahan Maphar
  32. Kelurahan Marunda
  33. Kelurahan Melawai
  34. Kelurahan Munjul
  35. Kelurahan Pademangan Barat
  36. Kelurahan Pademangan Timur
  37. Kelurahan Pal Meriam
  38. Kelurahan Palmerah
  39. Kelurahan Mampang Prapatan
  40. Kelurahan Mangga Besar
  41. Kelurahan Menteng
  42. Kelurahan Menteng Atas
  43. Kelurahan Menteng Dalam
  44. Kelurahan Meruya Selatan
  45. Kelurahan Meruya Utara
  46. Kelurahan Pancoran
  47. Kelurahan Papanggo
  48. Kelurahan Pasar Baru
  49. Kelurahan Pasar Minggu
  50. Kelurahan Paseban

Similar Posts