Ketua KI DKI: Informatif Tanpa Integritas, Keterbukaan Informasi Jadi Percuma
JAKARTA – Ketua Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta, Harry Ara Hutabarat, menegaskan bahwa presentasi Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (E-Monev) 2026 bukan sekadar tahapan untuk memenuhi kewajiban penilaian tetapi jadi momentum membangun integritas dan komitmen pimpinan dalam menjalankan transparansi.
Hal tersebut disampaikan Harry saat menjadi salah satu penilai dalam presentasi E-Monev 2026 bagi badan publik kategori kelurahan yang berlangsung di Jakarta Creative Hub, Gedung Graha Niaga, Jakarta Pusat, Senin (16/11/2026).
Harry mengapresiasi kehadiran badan publik yang mengikuti tahapan presentasi.
Menurutnya, KI DKI Jakarta selalu membuka ruang bagi seluruh badan publik untuk menyampaikan capaian, inovasi, serta komitmen dalam menjalankan keterbukaan informasi publik.
Ia menekankan pentingnya kehadiran pimpinan dalam presentasi agar setiap masukan dan rekomendasi yang disampaikan dapat ditindaklanjuti secara konkret.
“Presentasi ini bukan sekadar menggugurkan kewajiban. Kami berharap ada perubahan pola pikir atau mindset yang dibangun oleh pimpinan, sehingga integritas menjadi landasan dalam menjaga badan publik tetap transparan,” ujar Harry.
Harry juga mengingatkan agar perkembangan teknologi, termasuk pemanfaatan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI), digunakan secara bertanggung jawab.
Ia menyoroti adanya kasus penyalahgunaan teknologi dalam konteks pelayanan di tingkat kelurahan.
“Kita jangan sampai inovasi ini justru digunakan untuk kejahatan. Badan publik yang memperoleh predikat informatif, tetapi tidak memiliki integritas, tentu akan menjadi percuma,” tegasnya.
Menurut Harry, keterbukaan informasi harus diwujudkan melalui praktik pelayanan yang transparan dan dapat diakses masyarakat. Karena itu, badan publik tetap wajib menjalankan ketentuan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), baik melalui maupun tanpa kehadiran KI.
Ia juga mendorong agar sosialisasi dan koordinasi dengan KI DKI Jakarta terus ditingkatkan.
Dengan demikian, kualitas layanan informasi semakin kuat dan badan publik semakin siap melayani permohonan informasi masyarakat, termasuk memahami aspek kedudukan hukum (legal standing) pemohon.
Harry turut menyoroti pentingnya inovasi dalam penyampaian informasi kepada masyarakat. Salah satunya melalui optimalisasi media sosial untuk menyampaikan berbagai program dan kegiatan, termasuk penanganan serta pengelolaan sampah.
Sementara itu, Ketua Bidang Edukasi, Sosialisasi, dan Advokasi (ESA) KI DKI Jakarta, Ferid Nugroho, menyoroti komitmen anggaran sebagai salah satu faktor penting dalam mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik di tingkat kecamatan dan kelurahan.
Menurut Ferid, dukungan anggaran khusus untuk pengelolaan layanan informasi publik perlu diusulkan kepada pemerintah kota, sehingga pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dapat berjalan lebih optimal.
“Jakarta sedang menuju kota global. Karena itu, dukungan pemerintah daerah, termasuk melalui fasilitasi gubernur terhadap penguatan PPID, menjadi penting,” ujarnya.
Ferid juga mengingatkan bahwa kelurahan sebagai ujung tombak pemerintahan harus mampu menyediakan informasi publik secara berkala, setiap saat, dan serta-merta.
Informasi yang perlu menjadi perhatian antara lain berkaitan dengan potensi banjir, kebakaran, serta berbagai layanan publik yang dibutuhkan masyarakat.
Selain itu, ia mendorong setiap kelurahan memiliki dan memahami daftar informasi yang dikecualikan berdasarkan penetapan yang berlaku dari Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) DKI Jakarta.
Keberadaan daftar informasi tersebut dapat menjadi pedoman bagi PPID dalam melakukan uji konsekuensi ketika terdapat permohonan informasi yang berpotensi dikecualikan.
Ferid juga mengajak kelurahan mengembangkan informasi berbasis potensi wilayah untuk mendukung Jakarta sebagai kota global. Informasi mengenai lokasi sekolah, puskesmas, rumah sakit, fasilitas kegiatan masyarakat, hingga pusat kuliner dapat dikemas dan disajikan secara lebih informatif melalui kanal digital masing-masing kelurahan.
Dalam sesi tanggapan, Lurah Halim Perdanakusuma menyampaikan komitmen untuk terus menjaga integritas dalam pengelolaan informasi publik. Ia menyebutkan bahwa penguatan integritas juga dilakukan melalui kegiatan internal serta mengingatkan jajaran agar tidak menyalahgunakan kewenangan dalam pelayanan informasi.
Pihaknya juga terus menggencarkan sosialisasi keterbukaan informasi melalui rapat internal dan media sosial. Terkait dukungan anggaran, kelurahan berupaya mengoptimalkan sumber daya yang tersedia dan menyelaraskannya dengan kebutuhan pengembangan layanan informasi publik.
Hal senada disampaikan Lurah Gunung Sahari Selatan, Irfan.
Ia menjelaskan bahwa pihaknya berkomitmen meningkatkan pengelolaan informasi publik melalui integrasi informasi sekolah dan fasilitas kegiatan masyarakat di berbagai kanal komunikasi kelurahan.
Menurut Irfan, pelaksanaan E-Monev menjadi salah satu momentum untuk memperkuat evaluasi internal.
Pihaknya secara rutin melakukan evaluasi bulanan terhadap konten yang dipublikasikan melalui media sosial agar informasi yang disampaikan tetap relevan dan bermanfaat bagi masyarakat.
Harry dalam pentupnya berharap,melalui tahapan presentasi E-Monev 2026, KI DKI Jakarta berharap kelurahan sebagai garda terdepan pelayanan pemerintahan, mampu meningkatkan integritas, serta menghadirkan layanan informasi publik yang berkualitas dan berdampak bagi masyarakat.
Berikut Presentasi E-Monev Kelurahan pada Senin, 16 November 2026.
1. Kelurahan Guntur
2. Kelurahan Gunung
3. Kelurahan Gunung Sahari Selatan
4. Kelurahan Gunung Sahari Utara
5. Kelurahan Halim Perdana Kusuma
6. Kelurahan Harapan Mulya
7. Kelurahan Jagakarsa
8. Kelurahan Jati
9. Kelurahan Jati Pulo
10. Kelurahan Jatinegara
11. Kelurahan Jatinegara Kaum
12. Kelurahan Jelambar
13. Kelurahan Jelambar Baru
14. Kelurahan Jembatan Besi
15. Kelurahan Jembatan Lima
16. Kelurahan Joglo
17. Kelurahan Johar Baru
18. Kelurahan Kali Anyar
19. Kelurahan Kalibaru
20. Kelurahan Kalibata
21. Kelurahan Kalideres
22. Kelurahan Kalisari
23. Kelurahan Kamal
24. Kelurahan Kamal Muara
25. Kelurahan Kampung Bali
26. Kelurahan Kampung Melayu
27. Kelurahan Kampung Rawa
28. Kelurahan Kapuk
29. Kelurahan Kapuk Muara
30. Kelurahan Karang Anyar
31. Kelurahan Karet
32. Kelurahan Karet Kuningan
33. Kelurahan Karet Semanggi
34. Kelurahan Karet Tengsin
35. Kelurahan Kartini
36. Kelurahan Kayu Manis
37. Kelurahan Kayu Putih
38. Kelurahan Keagungan
39. Kelurahan Kebayoran Lama Utara
40. Kelurahan Kebon Baru
41. Kelurahan Kebon Bawang
42. Kelurahan Kebon Jeruk
43. Kelurahan Kebon Kacang
44. Kelurahan Kebon Kelapa
45. Kelurahan Kebon Kosong
46. Kelurahan Kebon Manggis
47. Kelurahan Kebon Melati
48. Kelurahan Kebon Pala
49. Kelurahan Kebon Sirih
50. Kelurahan Kedaung Kali Angke.
