KI DKI Tekankan Layanan Informasi Real-Time, Pentahelix Jadi Arah Penilaian Berikutnya
JAKARTA – Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta menyiapkan pengembangan penilaian keterbukaan informasi publik berbasis pentahelix pada tahun mendatang.
Penguatan uji akses dengan melibatkan pihak ketiga,kesiapan sarana layanan informasi, serta publikasi informasi secara berkala dan real-time menjadi sejumlah aspek yang perlu diperhatikan badan publik kelurahan.
Hal tersebut disampaikan Ketua Bidang Kelembagaan KI DKI Jakarta, Aang Muhdi Gozali, saat memberikan evaluasi dalam presentasi Elektronik Monitoring dan Evaluasi (E-Monev) Keterbukaan Informasi Publik 2026 di Jakarta Creative Hub, Gedung Graha Niaga, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (16/11/2026).
Aang menjelaskan, pengembangan penilaian tahun depan akan mencakup unsur pentahelix serta perubahan mekanisme uji akses melalui pelibatan pihak ketiga.
Karena itu, badan publik perlu memastikan kesiapan sarana informasi dan meningkatkan kualitas pelayanan agar masyarakat memperoleh akses informasi secara mudah dan responsif.
Selain itu, KI DKI Jakarta akan meninjau pengelolaan website dan media sosial badan publik, terutama konsistensi publikasi informasi secara berkala dan real-time.
“Harapannya ke depan, setiap kegiatan dapat diinformasikan secara real-time, mulai dari waktu pelaksanaan hingga dokumentasinya, sehingga masyarakat dapat mengetahui dan mengakses informasi secara terbuka,” ujar Aang.
Dalam evaluasinya, Aang juga menyoroti kualitas pelayanan informasi, termasuk ketersediaan meja atau desk layanan informasi yang mudah diakses masyarakat.
Ia mengapresiasi sejumlah kelurahan yang telah menyediakan fasilitas pelayanan informasi dengan baik, di antaranya di wilayah Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan Jakarta Utara.
Namun, masih terdapat sejumlah aspek yang perlu dibenahi untuk meningkatkan kualitas layanan.
“Semakin banyak yang dipublikasi, manfaatnya semakin banyak,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) KI DKI Jakarta, Agus Wijayanto Nugroho, mengingatkan pentingnya badan publik dalam merespons permohonan informasi masyarakat.
Agus menyampaikan bahwa dalam proses penyelesaian sengketa informasi, KI DKI Jakarta menemukan sejumlah permohonan yang diduga tidak dilandasi iktikad baik dan berpotensi memanfaatkan mekanisme keterbukaan informasi untuk kepentingannya.
Ia juga mendorong badan publik mengoptimalkan website dan media sosial sebagai kanal komunikasi yang interaktif.
Pemanfaatan akun media sosial terverifikasi serta tautan terintegrasi seperti Linktree dinilai dapat mempermudah masyarakat mengakses informasi dan berbagai layanan publik.
Menanggapi masukan tersebut, Lurah Kalibata, Herman, mengakui masih terdapat kekurangan dalam pengelolaan informasi dan pelayanan publik di wilayahnya.
Ia menyatakan akan melakukan pembaruan informasi serta meningkatkan kualitas pelayanan.
Terkait permohonan informasi, Herman menjelaskan bahwa pihaknya berkoordinasi dengan PPID Utama dan mengarahkan pemohon untuk mengakses informasi melalui papan informasi yang tersedia.
Adapun laporan pengaduan masyarakat ditindaklanjuti melalui kanal pengaduan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, termasuk Cepat Respons Masyarakat (CRM).
Salah satunya laporan mengenai persoalan batas tanah yang segera diteruskan untuk mendapatkan penanganan.
Pada Senin (16/11/2026), sebanyak 50 kelurahan dijadwalkan mengikuti presentasi E-Monev 2026, mulai dari Kelurahan Guntur hingga Kelurahan Kedaung Kali Angke.
