Pembuktian Sengketa Informasi BPN Jakpus Rampung, Status 10 SHGB Jadi Perhatian Majelis KI DKI Jakarta

JAKARTA – Majelis Komisioner Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta merampungkan agenda pembuktian sengketa informasi publik antara Oktorian T selaku Pemohon dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Pusat selaku Termohon yang berlangsung di ruang sidang lantai 1 Gedung Graha Mental Spiritual, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa (10/11/2026).

Ketua Majelis Agus Wijayanto meminta para pihak menyampaikan kelengkapan alat bukti.

Pemohon menyerahkan bukti tertulis sekaligus menghadirkan dua orang saksi, sedangkan Termohon diminta menyerahkan daftar bukti.

Dalam pemeriksaan, Majelis meminta Termohon memperbaiki daftar bukti karena dokumen yang menjadi objek sengketa tidak dapat dijadikan alat bukti.

Disebutkan, Dokumen dengan kode T7 hingga T17 dinyatakan sebagai bagian dari objek sengketa sehingga tidak dapat dimasukkan dalam daftar bukti Termohon.

Majelis Komisioner selanjutnya melakukan pemeriksaan tertutup terhadap dokumen yang dikategorikan sebagai informasi dikecualikan oleh Termohon.

“Sebelum pemeriksaan dilakukan, Pemohon, saksi, dan pengunjung diminta meninggalkan ruang sidang serta memastikan tidak ada perangkat elektronik maupun alat perekam di dalam ruangan,” kata Agus, Ketua Majelis Komisioner.

Setelah pemeriksaan tertutup selesai, sidang kembali dibuka untuk umum.

Selanjutnya,Majelis menegaskan dokumen yang disampaikan Termohon sebagian merupakan objek sengketa sehingga tidak dapat diterima sebagai alat bukti.

“Silahkan termohon menjelaskan update rusun,disampaikan dalam fakta persidangan,” terang Agus.

Dalam keterangannya, Termohon BPN Jakarta Pusat menjelaskan bahwa proses pengurusan sertifikat untuk objek sengketa di kawasan Apartemen Green Pramuka, Jalan Ahmad Yani, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, masih berproses di BPN Pusat.

Termohon menyampaikan bahwa proses penerbitan sertifikat dilakukan terlebih dahulu untuk sekitar 9.000 bidang, sebelum diserahkan kepada masing-masing pemilik masih atas nama pengembang atau developer.

Setelah sertifikat terbit, proses peningkatan hak melalui AJB akan dilanjutkan untuk setiap penghuni.

Namun, ketika Pemohon meminta penjelasan mengenai status 10 dokumen yang dimohonkan, Termohon belum dapat memberikan keterangan secara terperinci.

Selanjutnya, sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan dua saksi yang dihadirkan oleh pemohon.

Saksi pertama menerangkan telah menantikan sertifikat kepemilikan sejak 2013.

Namun, hingga saat ini sertifikat yang diharapkan belum diterbitkan oleh pihak pengembang. Saksi mengaku hanya menerima surat pernyataan selama proses tersebut berlangsung.

Dalam pemeriksaan, Anggota Majelis Komisioner Harry Ara Hutabarat mendalami pengetahuan saksi mengenai perkembangan penerbitan sertifikat serta dampak belum diperolehnya informasi yang dimohonkan.

Saksi menyampaikan belum mendapatkan kepastian mengenai kapan hak kepemilikan unit yang ditempatinya dapat diperoleh.

Sementara itu, saksi kedua mengungkapkan telah menjadi penghuni sejak Februari 2013 dan belum menerima sertifikat kepemilikan dari pengembang PT Duta Paramindo Sejahtera. Saksi juga menyampaikan bahwa pengembang menghadapi persoalan hukum terkait Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Anggota Majelis Aang Muhdi Gozali mendalami saksi kedua mengenai status pembayaran kredit kepemilikan unit yang diperkirakan baru selesai pada 2029.

Saksi menyebutkan pihak pengembang sebelumnya meminta penghuni menunggu proses penerbitan sertifikat.

Adapun informasi yang dimohonkan Pemohon dalam sengketa tersebut meliputi tiga hal, yakni status 10 SHGB atas nama PT Duta Paramindo Sejahtera, informasi mengenai permohonan pemecahan 10 SHGB yang diajukan perusahaan tersebut, serta riwayat proses pemecahan SHGB sebagaimana tercantum dalam berkas permohonan informasi publik Pemohon.

Setelah seluruh rangkaian pemeriksaan alat bukti dan saksi selesai, Ketua Majelis Agus Wijayanto menyatakan agenda pembuktian telah rampung.

Persidangan selanjutnya memasuki tahap penyampaian kesimpulan oleh masing-masing pihak.

Agus memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk menyampaikan kesimpulan secara tertulis dalam waktu dua minggu melalui sarana elektronik.

Termohon juga diminta memperbaiki daftar bukti dalam tiga rangkap serta mengirimkan salinan elektronik daftar bukti dan hasil uji konsekuensi kepada KI DKI Jakarta dan Pemohon Oktorian T.

Agus juga menyebut adapun putusan sengketa informasi akan disampaikan secara elektronik melalui relaas pemberitahuan.

“Naskah putusan juga akan dipublikasikan melalui laman resmi KI DKI Jakarta, dengan perkiraan penyampaian pada Desember 2026,” ujar Agus saat menutup sidang pembuktian.

Sidang dipimpin Ketua Majelis Komisioner Agus Wijayanto Nugroho, didampingi Anggota Majelis Harry Ara Hutabarat dan Aang Muhdi Gozali, serta Panitera Pengganti Melin Evalina Simatupang.