Penilaian E-Monev, KI DKI Soroti Tantangan Informasi Publik di Era Digital

Jakarta – Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta menekankan pentingnya akurasi data, peningkatan kualitas pelayanan, dan kemudahan akses informasi dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik.

Hal tersebut disampaikan Ketua KI Harry Ara Hutabarat dan Wakil Ketua KI DKI Jakarta Luqman Hakim Arifin saat menilai presentasi E-Monev Keterbukaan Informasi Publik di Jakarta Creative Hub, Jakarta Pusat pada Jumat (20/11/2026).

Dalam presentasinya, Kepala Badan Pembinaan BUMD ( BP BUMD) Syaifullah memaparkan upaya peningkatan pelayanan informasi melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), optimalisasi sarana dan prasarana, serta sinergi dengan seluruh stake holder.

Pimpinan Kepala Badan yang hadir meliputi BPKD,BP BUMD, Bappeda,Bapenda juga menyampaikan komitmennya untuk memberikan pelayanan permohonan informasi secara cepat, akurat, dan tuntas.

Selain itu, publikasi melalui berbagai kanal media terus ditingkatkan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Selain itu, Syaifullah juga mengatakan penguatan komunikasi dan kolaborasi juga dilakukan untuk memperluas penyebarluasan informasi mengenai program dan kinerja badan publik.

Sementara itu,Ketua KI DKI Jakarta Harry Ara Hutabarat mengapresiasi kehadiran pimpinan Badan publik dalam presentasi tersebut.

Menurutnya, keterlibatan pimpinan penting agar hasil evaluasi dan rekomendasi KI DKI dapat ditindaklanjuti oleh badan publik.

Harry mengatakan,pimpinan setiap badan publik memiliki peran strategis dalam menjaga kepercayaan masyarakat melalui konsistensi pelayanan informasi.

Ia berharap inovasi dan kreativitas terus dikembangkan agar keterbukaan informasi tidak sebatas memenuhi kewajiban, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Kami mendorong inovasi dan kreativitas. KI DKI memberikan stimulus melalui sinergi dan edukasi, sedangkan pelaksanaan keterbukaan informasi menjadi tanggung jawab masing-masing badan publik,” ujar Harry.

Ia juga mengingatkan pentingnya keterbukaan informasi dalam mendukung partisipasi masyarakat, termasuk dalam proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Harry juga mengingatkan aspirasi warga perlu mendapat perhatian dan dikawal agar dapat diakomodasi dalam penentuan prioritas pembangunan.

Sementara itu, Wakil Ketua KI DKI Jakarta Luqman Hakim Arifin menyoroti pengelolaan data dan informasi yang menjadi fondasi pelayanan publik.

Menurutnya, badan publik harus memastikan informasi yang disampaikan benar, valid, dan mudah ditemukan masyarakat.

“Di era AI, persoalannya bukan lagi sekadar mencari informasi, tetapi bagaimana masyarakat dapat menemukan informasi yang benar. Karena itu, pengelolaan data dan informasi harus menjadi perhatian serius badan publik,” kata Luqman.

Luqman juga menyoroti perlunya penguatan struktur kelembagaan dan regulasi untuk mendukung pengelolaan informasi publik di Jakarta.

Ia menilai penguatan melalui Peraturan Daerah (Perda) dapat menjadi salah satu upaya memperjelas struktur dan nomenklatur kelembagaan, termasuk dukungan pembiayaannya.

Ia mengingatkan agar badan publik terus mengembangkan inovasi pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat, dengan tetap memperhatikan keamanan data dalam pemanfaatan teknologi digital.

Tim penilai KI DKI Jakarta dan PPID Provinsi juga berharap setiap badan publik terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi, sehingga masyarakat tidak hanya memperoleh akses informasi, tetapi juga mendapatkan informasi yang akurat dan akuntabel.

Perlu diketahui, Presentasi Badan Publik E-Monev pada Jumat, 20 November 2026,yaitu:

1.Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi DKI Jakarta
2.Badan Pengawas Obat dan Makanan Provinsi DKI Jakarta
3.Kantor Wilayah Kementerian Agama DKI Jakarta
4.Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Kemendikdasmen
5.BNN Kota Jakarta Timur
6.Pengadilan Agama Jakarta Barat
7.Pengadilan Agama Jakarta Pusat
8.Pengadilan Agama Jakarta Selatan
9.Pengadilan Agama Jakarta Timur
10.Pengadilan Agama Jakarta Pusat
11.Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
12.Pengadilan Negeri Jakarta Timur
13.Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi DKI Jakarta
14.Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta
15.Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
16.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi DKI Jakarta
17.Biro Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta
18.Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
19.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
20.Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta
21.Biro Hukum Provinsi DKI Jakarta
22.Biro Kepala Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
23.Biro Kerja Sama Setda Provinsi DKI Jakarta
24.Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah
25.Badan Penanggulangan Bencana Daerah
26.Partai NasDem DKI Jakarta
27.DPD Partai Golkar Provinsi DKI Jakarta
28. DPW Partai PSI DKI Jakarta
29.DPW PKS DKI Jakarta
30.Biro Kesejahteraan Sosial Provinsi DKI Jakarta
31.Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Provinsi DKI Jakarta
32.Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
33.Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta
34.Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta
35.Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta
36.KPU Jakarta Barat
37.KPU Jakarta Pusat
38.KPU Jakarta Selatan
39.KPU Jakarta Utara
40.KPU Kepulauan Seribu
41.Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta
42.Bawaslu Jakarta Barat
43.Bawaslu Jakarta Timur
44.Bawaslu Jakarta Pusat
45.Bawaslu Jakarta Selatan
46.Bawaslu Jakarta Utara.

Similar Posts