KI DKI Jakarta Tegaskan Anggaran Terbuka sebagai Fondasi Pemerintahan Akuntabel dalam Kopi Sedap BPKD Episode 116

KI DKI Jakarta Tegaskan Anggaran Terbuka sebagai Fondasi Pemerintahan Akuntabel dalam Kopi Sedap BPKD Episode 116

JAKARTA — Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta menegaskan bahwa keterbukaan informasi di sektor anggaran merupakan fondasi utama dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi pada kepercayaan publik. Anggaran publik yang bersumber dari uang rakyat, menurut KI DKI Jakarta, wajib dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk informasi yang terbuka, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun demikian, keterbukaan…

KI DKI Catat Rekor Tertinggi E Monev KIP 2025, Inilah Alasannya

KI DKI Catat Rekor Tertinggi E Monev KIP 2025, Inilah Alasannya

JAKARTA — Provinsi DKI Jakarta kian meneguhkan posisinya sebagai tolok ukur nasional dalam keterbukaan informasi publik. Hal ini tercermin dari capaian Monitoring dan Evaluasi (E-Monev) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tahun 2025 yang mencatat rekor tertinggi secara nasional, baik dari jumlah peserta, kualitas penilaian, maupun peningkatan badan publik berpredikat Informatif. Capaian tersebut diumumkan dalam Penganugerahan Keterbukaan Informasi…

189 Badan Publik Informatif di Jakarta Raih Penghargaan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2025

189 Badan Publik Informatif di Jakarta Raih Penghargaan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2025

JAKARTA – Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta memberikan penghargaan kepada 189 badan publik Informatif dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 yang digelar di Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (22/12/2025). Penghargaan tersebut diberikan kepada badan publik yang berhasil meraih predikat Informatif dalam pelaksanaan E-Monitoring dan Evaluasi (E-Monev) Tahun 2025. “Hari ini terdapat 189 badan…

Jelang Anugerah KIP 2025, Wakil Ketua KI DKI Jakarta Tekankan Tujuan Membangun Budaya Keterbukaan Informasi Publik

Jelang Anugerah KIP 2025, Wakil Ketua KI DKI Jakarta Tekankan Tujuan Membangun Budaya Keterbukaan Informasi Publik

JAKARTA – Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta akan menyelenggarakan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 pada Senin, 22 Desember 2025. Kegiatan ini akan berlangsung di Balai Agung, Balaikota Jakarta Pusat. Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Luqman Hakim Arifin menegaskan bahwa tujuan utama kegiatan ini bukan sekadar memberikan penghargaan kepada badan publik, melainkan sebagai…

Diapresiasi Gubernur DKI Jakarta, Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Digelar di Balai Agung 22 Desember 2025

Diapresiasi Gubernur DKI Jakarta, Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Digelar di Balai Agung 22 Desember 2025

JAKARTA – Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta akan kembali menggelar Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 pada Senin, 22 Desember 2025. Kegiatan ini akan berlangsung di Balai Agung, Balaikota Jakarta, Jakarta Pusat. Ketua Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Harry Ara Hutabarat menyampaikan bahwa Anugerah Keterbukaan Informasi Publik merupakan bentuk apresiasi kepada badan publik di Jakarta…

Sidang Sengketa Informasi Ijazah Jokowi di KI DKI, Majelis Minta Bukti Diperkuat

Sidang Sengketa Informasi Ijazah Jokowi di KI DKI, Majelis Minta Bukti Diperkuat

JAKARTA  — Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta menggelar sidang pembuktian sengketa informasi publik antara Pemohon Bonatua Silalahi dan Termohon Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Rabu (10/12/2025). Sidang dipimpin Ketua Majelis Komisioner KI DKI Jakarta Agus Wijayanto Nugroho, dengan Anggota Majelis Komisioner Harry Ara Hutabarat dan Aang Muhdi Gozali. Agenda sidang merupakan lanjutan dari sidang pembuktian…

KI DKI Jakarta Gelar Sidang Pembuktian Sengketa Informasi Publik Willem Sitorus dengan Tiga Termohon Badan Publik

KI DKI Jakarta Gelar Sidang Pembuktian Sengketa Informasi Publik Willem Sitorus dengan Tiga Termohon Badan Publik

JAKARTA – Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta menggelar sidang pembuktian sengketa informasi publik antara Pemohon Willem Sitorus dengan Termohon Suku Dinas (Sudin) Pemuda dan Olahraga Jakarta Selatan, Sudin Sumber Daya Air Jakarta Selatan, serta Kelurahan Srengseng Sawah. “Agenda kita pada hari ini adalah menerima tambahan bukti dari para pihak,” kata Ketua Majelis Komisioner KI DKI…

Ketua KI DKI Jakarta Apresiasi Pemprov Raih Predikat Informatif Delapan Tahun Berturut-turut dan Dorong Pembentukan Perda KIP

Ketua KI DKI Jakarta Apresiasi Pemprov Raih Predikat Informatif Delapan Tahun Berturut-turut dan Dorong Pembentukan Perda KIP

JAKARTA – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali meraih predikat Informatif pada Anugerah Keterbukaan Informasi Publik dan launching Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) 2025 yang diselenggarakan Komisi Informasi Pusat RI di Birawa Assembly Hall Hotel Bidakara, Jalan Gatot Subroto, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan, Senin (15/12). Capaian ini sekaligus menandai keberhasilan Pemprov DKI Jakarta mempertahankan predikat…

Laporkan Kinerja ke Gubernur Pramono, KI DKI Jakarta Sampaikan Lonjakan Badan Publik Informatif

Laporkan Kinerja ke Gubernur Pramono, KI DKI Jakarta Sampaikan Lonjakan Badan Publik Informatif

JAKARTA — Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta menyerahkan laporan pertanggungjawaban kinerja kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Pramono Anung, dalam pertemuan di Balai Kota Jakarta, Senin (15/12/2025). Penyerahan laporan ini sekaligus memaparkan capaian Monitoring dan Evaluasi (E-Monev) Keterbukaan Informasi Badan Publik DKI Jakarta Tahun 2025. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengapresiasi kinerja KI DKI Jakarta…

Sengketa Informasi Publik antara Elnard Peter dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Masuk Tahap Mediasi

Sengketa Informasi Publik antara Elnard Peter dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Masuk Tahap Mediasi

JAKARTA – Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta menggelar sidang pemeriksaan awal sengketa informasi publik antara Pemohon Elnard Peter dan Termohon Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu (10/12/2025). Dalam sidang tersebut, Ketua Majelis Komisioner KI DKI Jakarta Luqman Hakim Arifin memeriksa kelengkapan dokumen legal standing para pihak sebagai syarat utama dalam proses penyelesaian sengketa informasi publik…