Sosialisasikan Keterbukaan Informasi, KI DKI Jakarta Pasang Booth di Area Kantor Graha Mental Spiritual

Sosialisasikan Keterbukaan Informasi, KI DKI Jakarta Pasang Booth di Area Kantor Graha Mental Spiritual

JAKARTA – Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta memasang booth sosialisasi keterbukaan informasi publik di area halaman Gedung Graha Mental Spiritual (GMS), Jakarta Pusat. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak atas informasi publik serta mengenalkan peran dan fungsi Komisi Informasi. Ketua KI DKI Jakarta Harry Ara Hutabarat mengatakan pemasangan booth tersebut merupakan bagian…

Majelis Komisioner KI DKI Jakarta Tunda Sidang Pemeriksaan Awal Sengketa Informasi Publik Albert T. Siregar dkk dan BPAD DKI Jakarta

Majelis Komisioner KI DKI Jakarta Tunda Sidang Pemeriksaan Awal Sengketa Informasi Publik Albert T. Siregar dkk dan BPAD DKI Jakarta

JAKARTA – Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta menggelar sidang pemeriksaan awal sengketa informasi publik antara Pemohon Albert T. Siregar dkk. dan Termohon Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) Provinsi DKI Jakarta, Selasa (10/2/2026). Dalam sidang tersebut, Ketua Majelis Komisioner KI DKI Jakarta Agus Wijayanto Nugroho memeriksa dokumen legal standing para pihak sebagai syarat utama mengikuti proses penyelesaian…

KI DKI Jakarta Tunda Sidang Pemeriksaan Awal Sengketa Informasi Publik Roby Tutuarima dan RS Primaya Hospital

KI DKI Jakarta Tunda Sidang Pemeriksaan Awal Sengketa Informasi Publik Roby Tutuarima dan RS Primaya Hospital

JAKARTA – Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta menggelar sidang pemeriksaan awal kedua sengketa informasi publik antara Pemohon Roby Tutuarima dan Termohon Rumah Sakit (RS) Primaya Hospital (PGI Cikini) pada Selasa (10/2/2026). Dalam sidang tersebut, Ketua Majelis Komisioner KI DKI Jakarta Luqman Hakim Arifin kembali menunda proses persidangan para pihak. Luqman menjelaskan bahwa penundaan dilakukan dengan mempertimbangkan…

KI DKI Jakarta Gelar Pemeriksaan Awal Sengketa Informasi Publik antara Yosi Yudianto dengan Dishub dan Disnakertrans DKI Jakarta

KI DKI Jakarta Gelar Pemeriksaan Awal Sengketa Informasi Publik antara Yosi Yudianto dengan Dishub dan Disnakertrans DKI Jakarta

JAKARTA – Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta menggelar sidang pemeriksaan awal sengketa informasi publik antara Pemohon Yosi Yudianto dan Termohon Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi DKI Jakarta serta Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertrans) Provinsi DKI Jakarta, Rabu (4/2/2026). Ketua Majelis Komisioner KI DKI Jakarta Ferid Nugroho memeriksa dokumen legal standing para pihak sebagai syarat…

BPAD Provinsi DKI Jakarta Disengketakan Albert Dkk Terkait Informasi Aset Tanah di Komisi Informasi DKI Jakarta

BPAD Provinsi DKI Jakarta Disengketakan Albert Dkk Terkait Informasi Aset Tanah di Komisi Informasi DKI Jakarta

JAKARTA – Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta menggelar sidang pemeriksaan awal sengketa informasi publik antara Pemohon Albert T. S. dkk. dan Termohon Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) Provinsi DKI Jakarta, Selasa (3/2/2026). Dalam sidang tersebut, Ketua Majelis Komisioner KI DKI Jakarta Agus Wijayanto Nugroho memeriksa dokumen legal standing Pemohon sebagai syarat dalam mengikuti proses penyelesaian…

RS Primaya Hospital Disengketakan Roby Tutuarima di Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta

RS Primaya Hospital Disengketakan Roby Tutuarima di Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta

JAKARTA – Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta menggelar sidang pemeriksaan awal sengketa informasi publik antara Pemohon Roby Tutuarima dan Termohon Rumah Sakit (RS) Primaya Hospital (PGI Cikini), Selasa (3/2/2026). Ketua Majelis Komisioner KI DKI Jakarta Luqman Hakim Arifin memeriksa kelengkapan dokumen legal standing Pemohon sebagai syarat utama dalam proses penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi…

Saksi Para Pihak Beri Keterangan dalam Sidang Sengketa Informasi Publik Terkait Iuran dan Laporan Keuangan RW di Cengkareng Barat

Saksi Para Pihak Beri Keterangan dalam Sidang Sengketa Informasi Publik Terkait Iuran dan Laporan Keuangan RW di Cengkareng Barat

JAKARTA – Sengketa informasi publik antara Pemohon Jethro Odolf Atmapralieto dan Termohon Kelurahan Cengkareng Barat terkait iuran warga serta laporan keuangan RW 05 dan atau RW 18 di Kelurahan Cengkareng Barat memasuki agenda pembuktian kedua di Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, Selasa (27/1/2026). Dalam sidang tersebut, baik Pemohon maupun Termohon menghadirkan saksi untuk memberikan keterangan…

Sederet Harapan dan Refleksi di HUT Ke-14 Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta

Sederet Harapan dan Refleksi di HUT Ke-14 Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta

JAKARTA – Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-14 pada 26 Januari 2026. Peringatan ini menjadi momentum reflektif atas perjalanan panjang KI DKI Jakarta dalam membangun kesadaran badan publik dan masyarakat akan pentingnya keterbukaan informasi publik. Ketua KI DKI Jakarta Harry Ara Hutabarat mengatakan penetapan 26 Januari sebagai hari lahir Komisi…

Tingkatkan Keterbukaan Informasi, KI DKI Jakarta Siapkan Program Sosialisasi hingga Pencanangan Zona Informatif Badan Publik

Tingkatkan Keterbukaan Informasi, KI DKI Jakarta Siapkan Program Sosialisasi hingga Pencanangan Zona Informatif Badan Publik

JAKARTA – Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta terus memperkuat implementasi keterbukaan informasi publik dengan menyiapkan program sosialisasi hingga pencanangan Zona Informatif bagi 189 badan publik yang berhasil meraih predikat Informatif dalam kegiatan E-Monitoring dan Evaluasi (E-Monev). Komisioner KI DKI Jakarta Bidang Kelembagaan, Aang Muhdi Gozali mengatakan bahwa implementasi Zona Informatif di badan publik Provinsi DKI…

Tak Hanya di Area Kantor, KI DKI Jakarta Minta 189 Badan Publik Pasang Zona Informatif di Website dan Media Sosial

Tak Hanya di Area Kantor, KI DKI Jakarta Minta 189 Badan Publik Pasang Zona Informatif di Website dan Media Sosial

JAKARTA – Kebijakan penerapan Zona Informatif bagi badan publik di Provinsi DKI Jakarta telah memasuki tahun kedua sejak pertama kali ditetapkan pada 2024. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan E-Monitoring dan Evaluasi (E-Monev) badan publik yang secara rutin diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta. Dalam praktiknya, setiap badan publik yang berhasil meraih predikat…