Presentasi E-Monev, KI DKI Jakarta Soroti Keterbatasan SDM Kelurahan dalam Pengelolaan Informasi Publik

JAKARTA – Tahapan presentasi Elektronik Monitoring dan Evaluasi (E-Monev) Badan Publik Tahun 2026 yang diselenggarakan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta masih berlangsung, Jumat (13/11/2026).

Pada hari kedua pelaksanaan, sebanyak 50 lurah di wilayah DKI Jakarta mengikuti tahapan presentasi untuk memaparkan implementasi keterbukaan informasi publik di wilayah masing-masing.

Dalam sesi presentasi tersebut, Komisioner Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi KI DKI Jakarta Agus Wijayanto Nugroho selaku Tim Penilai E-Monev menyoroti pentingnya peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) kelurahan, khususnya dalam mengelola dan menyampaikan informasi publik melalui media sosial.

Menurut Agus, kelurahan masih menghadapi keterbatasan SDM, baik dari sisi jumlah personel maupun kompetensi pengelolaan informasi.

“Kondisi ini tentu saja perlu menjadi perhatian pemerintah provinsi maupun pemerintah kota melalui dukungan dan kebijakan afirmatif untuk memperkuat kapasitas pengelola informasi publik di tingkat kelurahan,” kata Agus di Jakarta Creative Hub (JCH), Graha Niaga Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (13/11/2026).

Agus menilai, penguatan kompetensi tersebut penting dilakukan seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap akses informasi dan komunikasi melalui berbagai kanal digital, terutama media sosial.

Agus menegaskan, kelurahan merupakan garda terdepan dalam tata kelola pelayanan informasi publik karena memiliki hubungan dan interaksi langsung dengan masyarakat.

Karena itu, menurut Agus, kemampuan aparatur kelurahan dalam mengelola informasi, merespons pertanyaan, serta membangun komunikasi publik perlu terus ditingkatkan.

Agus menyebut, pengelolaan informasi publik tidak cukup hanya dilakukan melalui pemenuhan aspek administratif, tetapi juga harus diimbangi dengan kemampuan membangun komunikasi yang efektif, responsif terutama terhadap kebutuhan informasi publik publik masyarakat.

“Kelurahan menjadi pihak yang berada di garis depan pelayanan informasi publik. Interaksinya langsung dengan masyarakat, sehingga harus mampu menjadi garda terdepan dalam berkomunikasi dengan publik. Karena itu, kompetensinya perlu terus ditingkatkan,” jelasnya.

Agus berharap, melalui pelaksanaan E-Monev 2026, pemerintah daerah dapat semakin memperhatikan penguatan kapasitas SDM pengelola informasi publik di tingkat kelurahan.

“Dengan demikian, keterbukaan informasi dapat dirasakan manfaatnya melalui pelayanan informasi yang semakin berkualitas, transparan, dan akuntabel,” pungkas Agus.

Adapun badan publik kelurahan yang mengikuti presentasi E-Monev KI DKI Jakarta pada Jumat (13/11/2026) yakni :

1. Kelurahan Bidara Cina
2. Kelurahan Bintaro
3. Kelurahan Bukit Duri
4. Kelurahan Bungur
5. Kelurahan Cakung Barat
6. Kelurahan Cempaka Putih Timur
7. Kelurahan Cengkareng Barat
8. Kelurahan Cengkareng Timur
9. Kelurahan Cibubur
10. Kelurahan Cideng
11. Kelurahan Cilandak Timur
12. Kelurahan Cilangkap
13. Kelurahan Cililitan
14. Kelurahan Cilincing
15. Kelurahan Cakung Timur
16. Kelurahan Cawang
17. Kelurahan Ceger
18. Kelurahan Cempaka Baru
19. Kelurahan Cempaka Putih Barat
20. Kelurahan Ciganjur
21. Kelurahan Cijantung
22. Kelurahan Cikini
23. Kelurahan Cikoko
24. Kelurahan Cilandak Barat
25. Kelurahan Cipedak
26. Kelurahan Cipete Selatan
27. Kelurahan Cipinang
28. Kelurahan Cipinang Besar Selatan
29. Kelurahan Cipayung
30. Kelurahan Cipinang Cempedak
31. Kelurahan Cipinang Melayu
32. Kelurahan Cipinang Muara
33. Kelurahan Cipulir
34. Kelurahan Ciracas
35. Kelurahan Duri Pulo
36. Kelurahan Duri Selatan
37. Kelurahan Duri Utara
38. Kelurahan Galur
39. Kelurahan Gambir
40. Kelurahan Cipinang Besar Utara
41. Kelurahan Dukuh
42. Kelurahan Duren Sawit
43. Kelurahan Duren Tiga
44. Kelurahan Duri Kepa
45. Kelurahan Duri Kosambi
46. Kelurahan Gedong
47. Kelurahan Gelora
48. Kelurahan Glodok
49. Kelurahan Grogol
50. Kelurahan Grogol Selatan