Majelis KI DKI Jakarta Tolak Dasar Pengecualiaan Informasi BPAD dalam Sengketa Lahan Parkir Bona Indah Plaza

Majelis KI DKI Jakarta Tolak Dasar Pengecualiaan Informasi BPAD dalam Sengketa Lahan Parkir Bona Indah Plaza

JAKARTA – Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta mengabulkan permohonan sengketa informasi publik yang diajukan oleh Albert T. Siregar dkk terhadap Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) Provinsi DKI Jakarta terkait permohonan informasi aset lahan parkir di Kawasan Ruko Bona Indah Plaza. Hal tersebut tertuang dalam Putusan Nomor 0031/IX/KIP-DKI-PS-M-A/2025 yang dipublikasikan melalui situs resmi Komisi Informasi Provinsi…

SPMB 2026/2027 Dimulai, KI DKI Jakarta Tekankan Keterbukaan Informasi Publik

SPMB 2026/2027 Dimulai, KI DKI Jakarta Tekankan Keterbukaan Informasi Publik

JAKARTA – Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta menegaskan komitmennya mengawal pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027 agar berlangsung transparan, akuntabel, objektif, dan berkeadilan melalui penguatan keterbukaan informasi publik. Komitmen tersebut disampaikan Komisioner Bidang Edukasi, Sosialisasi, dan Advokasi KI DKI Jakarta, Ferid Nugroho, saat menghadiri Penandatanganan Komitmen Bersama Pelaksanaan SPMB Tahun Ajaran…

Ketua KI DKI Jakarta : Harapan Baru Kepemimpinan Ketua DPRD Prioritaskan Ranperda KIP

Ketua KI DKI Jakarta : Harapan Baru Kepemimpinan Ketua DPRD Prioritaskan Ranperda KIP

JAKARTA – Ketua Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Harry Ara Hutabarat mengucapkan selamat atas pelantikan Suhud Alynudin sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta sisa masa jabatan 2024–2029. Harry berharap kepemimpinan baru Ketua DPRD DKI Jakarta dapat mendorong percepatan pembahasan dan pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). “Kami mengucapkan…

Wakil Ketua KI DKI Jakarta : IKIP Harus Berdampak Nyata bagi Publik, Bukan Sekadar Ukur Kepatuhan Administratif

Wakil Ketua KI DKI Jakarta : IKIP Harus Berdampak Nyata bagi Publik, Bukan Sekadar Ukur Kepatuhan Administratif

JAKARTA – Wakil Ketua Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta, Luqman Hakim Arifin, menilai Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) ke depan harus lebih berorientasi pada dampak yang dirasakan masyarakat daripada sekadar mengukur kepatuhan administratif badan publik. Hal itu disampaikannya saat menghadiri Public Hearing Evaluasi Pelaksanaan IKIP 2021–2025 yang diselenggarakan Komisi Informasi Pusat secara daring pada…