Sengketa Informasi Publik APIJ dengan Indomaret Terkait Dana Sumbangan Masyarakat Masuk Tahap Mediasi
Jakarta – Sengketa Informasi Publik Perkumpulan Aliansi Perduli Indonesia Jaya (P-APIJ) dengan PT Indomarco Prismatama (Indomaret) soal Dana Sumbangan Masyarakat Masuk Tahap Mediasi pada Selasa, 18 Maret 2025.
Mediasi ditetapkan oleh majelis komisioner berdasarkan kesepakatan para pihak setelah keduanya melengkapi dokumen legal standing.
“Karena dokumen legal standing para pihak telah lengkap, maka selanjutnya masuk ke tahap mediasi, dan sesuai kesepakatan, mediasi dilakukan pada Selasa, 18 Maret 2025 Pukul 13.00 WIB,” kata Ketua Majelis Komisioner Komisi Informasi DKI Jakarta Harry Ara Hutabarat dalam pemeriksaan awal sengketa informasi di Kantor KI DKI Jakarta, Selasa (11/3/2025).
Dalam sidang tersebut, Harry meminta Termohon untuk menunjukkan dokumen berupa surat keputusan direksi yang berkaitan dengan persetujuan kegiatan donasi atau penghimpunan dana sosial masyarakat. Hal tersebut penting sebagai pertimbangan majelis komisioner dalam memutuskan perkara.
“Kami minta Termohon untuk menunjukkan bukti dokumen terkait keputusan direksi perihal persetujuan kegiatan donasi sosial,” tegas Harry.
Sebelumnya, majelis komisoner KI DKI Jakarta mendalami kronologi permohonan sengketa informasi para pihak, menguji objek sengketa informasi yang dimohonkan serta memastikan Termohon merupakan badan publik karena melakukan penghimpunan donasi atau sumbangan masyarakat.
Berdasarkan fakta persidangan, terungkap bahwa Termohon PT Indomarco Prismatama melakukan penghimpunan donasi masyarakat sejak tahun 2015. Dimana penyalurannya dikerjasamakan dengan pihak ketiga berupa yayasan atau badan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
Adapun informasi publik yang dimohonkan serta menjadi objek sengketa para pihak adalah informasi mengenai akumulasi laporan penerimaan dan penggunaan dana kegiatan pengumpulan dana masyarakat melalui pemotongan uang kembalian sampai dengan tanggal surat ini atau tanggal terakhir dibuatkannya pertanggungjawaban dana dimaksud.
