JAKARTA – Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-14 pada 26 Januari 2026. Peringatan ini menjadi momentum reflektif atas perjalanan panjang KI DKI Jakarta dalam membangun kesadaran badan publik dan masyarakat akan pentingnya keterbukaan informasi publik. Ketua KI DKI Jakarta Harry Ara Hutabarat mengatakan penetapan 26 Januari sebagai hari lahir Komisi…
JAKARTA — Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta menilai penerapan Zona Informatif pada 189 badan publik berpredikat Informatif menjadi fondasi penting dalam memperkuat arah kebijakan Jakarta menuju kota global yang transparan, inklusif, dan akuntabel. Hal tersebut disampaikan Ketua Bidang Edukasi, Sosialisasi, dan Advokasi KI DKI Jakarta, Ferid Nugroho, dalam keterangannya di Kantor KI DKI Jakarta,…
JAKARTA – Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta terus memperkuat implementasi keterbukaan informasi publik dengan menyiapkan program sosialisasi hingga pencanangan Zona Informatif bagi 189 badan publik yang berhasil meraih predikat Informatif dalam kegiatan E-Monitoring dan Evaluasi (E-Monev). Komisioner KI DKI Jakarta Bidang Kelembagaan, Aang Muhdi Gozali mengatakan bahwa implementasi Zona Informatif di badan publik Provinsi DKI…
JAKARTA — Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta menerima pencabutan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang diajukan oleh Pemohon atas nama Bonatua Silalahi terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta terkait permohonan salinan ijazah Joko Widodo yang digunakan sebagai syarat pencalonan Gubernur DKI Jakarta. Permohonan sengketa informasi tersebut sebelumnya telah diregistrasi dengan Nomor 0039/X/KIP-DKI-PS/2025. Pencabutan…
JAKARTA — Ketua Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Komisi Informasi DKI Jakarta Agus Wijayanto Nugroho menerima kunjungan kerja studi banding Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi di Ruang Rapat Komisioner Lantai 7, Kantor KI DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis (22/1/2026). Rombongan DPRD Provinsi Jambi dipimpin Wakil Ketua I DPRD Jambi Ivan Wirata dan Wakil Ketua…
JAKARTA – Kebijakan penerapan Zona Informatif bagi badan publik di Provinsi DKI Jakarta telah memasuki tahun kedua sejak pertama kali ditetapkan pada 2024. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan E-Monitoring dan Evaluasi (E-Monev) badan publik yang secara rutin diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta. Dalam praktiknya, setiap badan publik yang berhasil meraih predikat…
JAKARTA — Zona Informatif menandai bahwa 189 Badan Publik Informatif tidak hanya patuh pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), tetapi juga siap diuji oleh publik dalam praktik keterbukaan informasi sehari-hari. Ketua Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, Agus Wijayanto Nugroho, menegaskan bahwa pemasangan Zona Informatif merupakan…
JAKARTA — Sidang sengketa informasi publik antara Pemohon Ernald Peter dan Termohon Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali digelar tanpa kehadiran Pemohon. Sidang dengan agenda pembuktian tersebut berlangsung di Gedung Graha Mental Spiritual, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa (20/1/2026). Ketua Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, Luqman Hakim Arifin, mempertanyakan ketidakhadiran Pemohon yang tidak memberikan…
JAKARTA – Ketua Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Harry Ara Hutabarat menghadiri upacara pengukuhan Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta, Iwan Setiawan, pada Senin, 19 Januari 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Aryaduta, Jakarta. “Kami mengucapkan selamat atas dikukuhkannya Bapak Iwan Setiawan sebagai Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta,” ujar Harry….
Jakarta — Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta menegaskan bahwa predikat Informatif bukan sekadar penghargaan, melainkan kewajiban kebijakan yang bersifat mengikat. Badan publik yang telah menyandang status Informatif diwajibkan memasang Zona Informatif di lingkungan kantor masing-masing sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta. Status tersebut juga dapat dievaluasi kembali pada pelaksanaan Elektronik Monitoring…