Zona Informatif

JAKARTA – Komisi Informasi DKI Jakarta menegaskan bahwa setiap badan publik yang telah mendapatkan penilaian Badan Publik Informatif wajib memasang penanda Zona Informatif sebagai bentuk tanggung jawab atas layanan informasi publik. Ketua Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi, Agus Wijayanto Nugroho, menyatakan pemasangan penanda ini penting agar masyarakat mengetahui komitmen badan publik terhadap transparansi. “Ini adalah standar…

JAKARTA — Tren keterbukaan informasi di Jakarta memasuki babak baru. Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta mengungkap bahwa sejak Januari hingga awal April 2026, tercatat 15 sengketa informasi masuk ke meja register. Yang mengejutkan, 12 di antaranya diajukan oleh pemohon pribadi. Tiga sengketa lainnya diajukan oleh badan hukum, yakni Badan Aktivis Patriot Demokrasi Indonesia (BPADI)…

JAKARTA— Ketua Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta, Harry Ara Hutabarat, memberikan apresiasi kepada seluruh Badan Publik Informatif yang telah memasang dan mengembangkan Zona Informatif di lingkungan kerjanya, Kamis (2/4/2026). Meski baru berjalan dua tahun sejak diinisiasi KI DKI Jakarta, Harry menilai Zona Informatif seharusnya menjadi kebanggaan sekaligus komitmen nyata setiap badan publik dalam membangun…

JAKARTA — Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta menegaskan bahwa penerapan Zona Informatif merupakan kewajiban setiap badan publik “informatif”, bukan sekadar target penilaian tahunan, Jakarta Pusat,pada Rabu (1/4/2026) Penegasan ini disampaikan Komisioner Bidang Edukasi, Sosialisasi, dan Advokasi (ESA), Ferid Nugroho, sebagai bentuk dorongan agar seluruh badan publik semakin memperkuat implementasi keterbukaan informasi. Ferid menekankan bahwa zona…

JAKARTA – Komisioner Bidang Kelembagaan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Aang Muhdi Ghozali mendorong seluruh badan publik untuk terus meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dalam layanan informasi publik. Menurut Aang, peningkatan tersebut dapat dilakukan melalui berbagai langkah, di antaranya perbaikan sistem layanan informasi serta penyediaan ruang khusus bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang…

JAKARTA — Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta menilai penerapan Zona Informatif pada 189 badan publik berpredikat Informatif menjadi fondasi penting dalam memperkuat arah kebijakan Jakarta menuju kota global yang transparan, inklusif, dan akuntabel. Hal tersebut disampaikan Ketua Bidang Edukasi, Sosialisasi, dan Advokasi KI DKI Jakarta, Ferid Nugroho, dalam keterangannya di Kantor KI DKI Jakarta,…

JAKARTA – Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta terus memperkuat implementasi keterbukaan informasi publik dengan menyiapkan program sosialisasi hingga pencanangan Zona Informatif bagi 189 badan publik yang berhasil meraih predikat Informatif dalam kegiatan E-Monitoring dan Evaluasi (E-Monev). Komisioner KI DKI Jakarta Bidang Kelembagaan, Aang Muhdi Gozali mengatakan bahwa implementasi Zona Informatif di badan publik Provinsi DKI…

JAKARTA – Kebijakan penerapan Zona Informatif bagi badan publik di Provinsi DKI Jakarta telah memasuki tahun kedua sejak pertama kali ditetapkan pada 2024. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan E-Monitoring dan Evaluasi (E-Monev) badan publik yang secara rutin diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta. Dalam praktiknya, setiap badan publik yang berhasil meraih predikat…

JAKARTA — Zona Informatif menandai bahwa 189 Badan Publik Informatif tidak hanya patuh pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), tetapi juga siap diuji oleh publik dalam praktik keterbukaan informasi sehari-hari. Ketua Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, Agus Wijayanto Nugroho, menegaskan bahwa pemasangan Zona Informatif merupakan…

Jakarta — Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta menegaskan bahwa predikat Informatif bukan sekadar penghargaan, melainkan kewajiban kebijakan yang bersifat mengikat. Badan publik yang telah menyandang status Informatif diwajibkan memasang Zona Informatif di lingkungan kantor masing-masing sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta. Status tersebut juga dapat dievaluasi kembali pada pelaksanaan Elektronik Monitoring…