Monitoring dan Evaluasi Badan Publik

JAKARTA — Ketua Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) KI DKI Jakarta, Agus Wijayanto Nugroho, Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta menegaskan komitmen badan publik terhadap keterbukaan informasi tidak cukup hanya dibuktikan dengan keberadaan Surat Keputusan (SK) Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) maupun Standar Operasional Prosedur (SOP). Agus Wijayanto Nugroho, juga mengatakan dukungan nyata…

JAKARTA — Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengapresiasi peluncuran aplikasi Elektronik Monitoring dan Evaluasi (E-Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 oleh Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta. Menurutnya, digitalisasi proses E-Monev menjadi langkah penting untuk mewujudkan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi yang semakin mudah, efektif, transparan, dan akuntabel. “Dengan adanya aplikasi E-Monev ini, proses monitoring…

JAKARTA – Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta mencatat lonjakan signifikan kepesertaan badan publik pada pelaksanaan E-Monitoring dan Evaluasi (E-Monev) tahun 2025. Hingga Jumat (3/10/2025), tercatat sebanyak 829 badan publik telah mendaftar sebagai peserta E-Monev. Angka ini naik 59,7 persen dibandingkan tahun lalu (519 badan publik) dan melonjak 257,3 persen dari tahun 2023 (232 badan publik)….

Jakarta — Ketua Komisi Informasi (KI) DKI Jakarta, Harry Ara Hutabarat, memberikan apresiasi kepada seluruh badan publik yang telah berpartisipasi dan menyelesaikan pengisian Self Assessment Questionnaire (SAQ) Elektronik Monitoring dan Evaluasi (E-Monev) secara tepat waktu. Namun, KI DKI Jakarta merespons berbagai kendala teknis yang masih dihadapi sejumlah badan publik dengan memperpanjang batas akhir pengiriman SAQ…