Sejumlah Camat dan Lurah di Jakarta Paparkan Inovasi Layanan Informasi dalam Presentasi E-Monev 2026

JAKARTA – Komisioner Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi KI DKI Jakarta Agus Wijayanto Nugroho menyoroti bagaimana badan publik selama ini menangani dan menjawab permohonan informasi yang diajukan masyarakat.

Menurut Agus, badan publik harus memastikan setiap permohonan informasi ditangani sesuai mekanisme dan jangka waktu yang telah diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dan Peraturan Komisi Informasi tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP).

“Untuk itu, kami minta minta badan publik menjelaskan bagaimana selama ini merespon permohonan informasi masyarakat. Apa kendalanya,” kata Agus selaku Tim Penilai Presentasi E-Monev, di Jakarta Creative Hub (JCH), Graha Niaga Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (12/11/2026).

Agus juga menggali pengalaman badan publik dalam menghadapi berbagai karakter pemohon informasi, termasuk kemungkinan adanya kendala dalam proses komunikasi dan pelayanan permohonan informasi.

Menanggapi hal tersebut, Camat Kecamatan Koja Toto Bondan menjelaskan bahwa masyarakat yang ingin mengajukan permohonan informasi diarahkan untuk menempuh mekanisme resmi melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Menurutnya, sejumlah permohonan kerap tidak berlanjut karena pemohon, khususnya lembaga atau organisasi, belum terdaftar secara resmi di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

Meski demikian, pihak kecamatan tetap memberikan tanggapan terhadap setiap surat permohonan yang masuk.

“Saya minta agar permohonan disampaikan melalui jalur resmi PPID. Kebanyakan dari mereka berhenti di sana karena rata-rata belum terdaftar di Kemenkumham. Namun, setiap surat yang masuk tetap kami balas,” ujar Toto.

Ha senada, Sekretaris Camat Jagakarsa Imam Hadi Purnomo juga selalu berpedoman pada regulasi yang berlaku dalam memberikan pelayanan informasi, terutama dalam menentukan informasi yang dapat dibuka kepada publik dan informasi yang dikecualikan.

Imam mencontohkan, salah satu persoalan yang pernah dihadapi berkaitan dengan informasi mengenai pertanahan di Kelurahan Jagakarsa.

“Apa yang kami jawab dan tidak jawab tentu berpedoman pada regulasi yang sudah ada. Setiap pertanyaan masyarakat tetap kami upayakan untuk dijawab,” jelasnya.

Sementara itu, Tim Penilai lainnya, Kokom Komariah atau akrab disapa Ria menegaskan pentingnya inovasi dalam pengelolaan layanan informasi publik.

Ria menegaskan, badan publik berpredikat Informatif tidak cukup hanya menyediakan layanan informasi secara administratif.

Lebih dari itu, badan publik harus memastikan setiap permohonan informasi masyarakat ditangani secara profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Hal tersebut juga perlu didukung inovasi layanan yang mampu memberikan kemudahan dan meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi publik,” ucap Ria.

Wakil Camat Johar Baru Andre Ravnic menyampaikan komitmen jajarannya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik melalui penguatan koordinasi dan inovasi layanan.

Andre mengungkapkan, terdapat dua inovasi yang dikembangkan untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi dan menyampaikan pengaduan. Pertama, sinkronisasi berbagai kanal media sosial melalui platform Linktree sehingga masyarakat dapat mengakses sejumlah layanan melalui satu tautan. Kedua, penyediaan kanal pengaduan yang terintegrasi dengan layanan PPID.

“Terkait inovasi, ada dua hal yang kami kembangkan, meskipun belum kami cantumkan dalam pemaparan. Pertama, sinkronisasi media sosial melalui Linktree. Kedua, kami juga menyediakan kanal pengaduan melalui layanan PPID,” ungkapnya.

Daftar Badan Publik Peserta Presentasi E-Monev, Kamis, 12 November 2026:

1. Kecamatan Cempaka Putih
2. Kecamatan Ciracas
3. Kecamatan Cengkareng
4. Kecamatan Duren Sawit
5. Kecamatan Cilandak
6. Kecamatan Gambir
7. Kecamatan Cilincing
8. Kecamatan Grogol Petamburan
9. Kecamatan Cakung
10. Kecamatan Cipayung
11. Kecamatan Jagakarsa
12. Kecamatan Kebayoran Lama
13. Kecamatan Jatinegara
14. Kecamatan Kebon Jeruk
15. Kecamatan Johar Baru
16. Kecamatan Kelapa Gading
17. Kecamatan Kalideres
18. Kecamatan Kemayoran
19. Kecamatan Kebayoran Baru
20. Kecamatan Kembangan
21. Kecamatan Koja
22. Kecamatan Menteng
23. Kecamatan Kramat Jati
24. Kecamatan Pademangan
25. Kecamatan Makasar
26. Kecamatan Palmerah
27. Kecamatan Mampang Prapatan
28. Kecamatan Pancoran
29. Kecamatan Matraman
30. Kecamatan Pasar Minggu
31. Kecamatan Pasar Rebo
32. Kecamatan Setiabudi
33. Kecamatan Penjaringan
34. Kecamatan Taman Sari
35. Kecamatan Pulo Gadung
36. Kecamatan Tambora
37. Kelurahan Ancol
38. Kelurahan Balekambang
39. Kelurahan Angke
40. Kelurahan Bali Mester
41. Kecamatan Tebet
42. Kecamatan Sawah Besar
43. Kecamatan Tanah Abang
44. Kecamatan Senen
45. Kecamatan Tanjung Priok
46. Kelurahan Baru
47. Kelurahan Bambu Apus
48. Kelurahan Batu Ampar
49. Kelurahan Bangka
50. Kelurahan Bendungan Hilir