Tak Ada yang Terlewat, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan di Jakarta Tuntas Mengisi SAQ E-Monev

Tak Ada yang Terlewat, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan di Jakarta Tuntas Mengisi SAQ E-Monev

JAKARTA – Komisi Informasi DKI Jakarta mencatat tingkat kepatuhan luar biasa dari badan publik kelurahan dan kecamatan yang merupakan garda terdepan (front liner) pelayanan publik di Jakarta. Berdasarkan laporan E-Monev, seluruh kecamatan dan kelurahan di wilayah DKI Jakarta resmi menyelesaikan pengisian Self Assessment Questionnaire (SAQ) pada Monitoring dan Evaluasi Elektronik (E-Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun…

Bukti Belum Lengkap, KI DKI Tunda Sidang Sengketa Informasi P5AB

Bukti Belum Lengkap, KI DKI Tunda Sidang Sengketa Informasi P5AB

JAKARTA – Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta menunda sidang pembuktian sengketa informasi publik antara Lembaga Swadaya Peduli Pembangunan, Pengembangan Pemuda, dan Potensi Anak Bangsa (P5AB) sebagai pemohon dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) DKI Jakarta serta Kelurahan Pegadungan sebagai termohon. Penundaan dilakukan karena bukti yang diajukan para pihak belum lengkap, di Gedung…

Internalisasi SKKNI, KI DKI Jakarta Bekali Peningkatan Kompetensi Tenaga Ahli bersama BNSP dan LSP Universitas Indonesia

Internalisasi SKKNI, KI DKI Jakarta Bekali Peningkatan Kompetensi Tenaga Ahli bersama BNSP dan LSP Universitas Indonesia

JAKARTA – Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta menggelar pembekalan dan penguatan kompetensi bagi tenaga ahli terkait internalisasi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kapasitas tenaga ahli sekaligus mempersiapkan mereka menghadapi proses sertifikasi kompetensi yang diselenggarakan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Ketua KI DKI Jakarta Harry Ara Hutabarat mengatakan pembekalan tersebut…

Majelis Komisioner Sengketa Informasi Tak Boleh Abaikan Tujuan Pemohon, Uji Konsekuensi Badan Publik Bisa Dibatalkan

Majelis Komisioner Sengketa Informasi Tak Boleh Abaikan Tujuan Pemohon, Uji Konsekuensi Badan Publik Bisa Dibatalkan

JAKARTA – Ketua Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Komisi Informasi DKI Jakarta Agus Wijayanto Nugroho menegaskan bahwa majelis komisioner harus mempertimbangkan alasan dan tujuan pemohon dalam menyelesaikan sengketa informasi publik. Hal itu disampaikannya saat menjadi narasumber dalam Bimbingan Teknis Penyelesaian Sengketa Informasi yang digelar Komisi Informasi (KI) Pusat secara hybrid di kantor KI Pusat, Jakarta, Rabu…

KI DKI Periksa Informasi Dikecualikan secara Tertutup Kelurahan Pegadungan dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Provinsi DKI Jakarta

KI DKI Periksa Informasi Dikecualikan secara Tertutup Kelurahan Pegadungan dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Provinsi DKI Jakarta

JAKARTA – Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta meminta Kelurahan Pegadungan dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Provinsi DKI Jakarta melengkapi hasil uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan. Permintaan itu disampaikan setelah majelis menggelar pemeriksaan tertutup untuk menelaah informasi yang menjadi objek sengketa dalam sidang sengketa informasi publik, Rabu (21/10/2026). Ketua Majelis Komisioner Ferid…

Majelis Komisioner Minta Para Pihak Sampaikan Kesimpulan dalam Sidang Sengketa Informasi Lahan SDN 04 Jakarta

Majelis Komisioner Minta Para Pihak Sampaikan Kesimpulan dalam Sidang Sengketa Informasi Lahan SDN 04 Jakarta

JAKARTA — Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta meminta para pihak untuk menyampaikan kesimpulan sengketa informasi publik terkait lahan SDN 04 Pagi Jakarta. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Majelis Komisioner Luqman Hakim Arifin dalam sidang pembuktian akhir sengketa informasi publik antara Pemohon H. Murtadih dengan Termohon yaitu Kelurahan Jagakarsa dan Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD)…

KI DKI: 375 Badan Publik Tak Isi SAQ E-Monev, Tak Bisa Dinilai Keterbukaannya

KI DKI: 375 Badan Publik Tak Isi SAQ E-Monev, Tak Bisa Dinilai Keterbukaannya

Jakarta – Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta mencatat 375 dari 1.010 badan publik di Jakarta tidak mengikuti Evaluasi Monitoring (E-Monev) Keterbukaan Informasi Publik. Badan publik tersebut belum melakukan registrasi dan tidak mengisi self-assessment questionnaire (SAQ). Wakil Ketua KI DKI Jakarta Luqman Hakim Arifin mengatakan, sebanyak 635 badan publik telah mengisi kuesioner. Seluruh peserta E-Monev…

635 Badan Publik Tuntas Isi SAQ E-Monev, KI DKI Jakarta Mulai Tahap Verifikasi

635 Badan Publik Tuntas Isi SAQ E-Monev, KI DKI Jakarta Mulai Tahap Verifikasi

JAKARTA – Tahapan pengisian Self Assessment Questionnaire (SAQ) dalam kegiatan Elektronik Monitoring dan Evaluasi (E-Monev) badan publik di DKI Jakarta berakhir pada 15 Oktober 2026. Berdasarkan laporan E-Monev, sebanyak 635 badan publik telah melakukan pengisian SAQ sebagai bagian dari proses monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik. Komisioner Bidang Kelembagaan Komisi Informasi (KI) DKI Jakarta Aang…

KI DKI Jakarta Adopsi AI untuk Tranformasi E Monev ,KI DIY Beberkan Praktik Terbaiknya

KI DKI Jakarta Adopsi AI untuk Tranformasi E Monev ,KI DIY Beberkan Praktik Terbaiknya

JAKARTA – Komisi Informasi (KI) DKI Jakarta memperkuat pentingnya strategi monitoring dan evaluasi elektronik (e-monev) keterbukaan informasi publik melalui pemanfaatan kecerdasan buatan (AI). Langkah itu ditegaskan Wakil Ketua KI DKI Jakarta Luqman Hakim Arifin dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema “Transformasi E-Monev Keterbukaan Informasi Publik di Era AI: Menuju Monitoring Publik yang Cerdas dan Berbasis Data”…

Keberatan BPAD Ditolak, PTUN Kuatkan Putusan KI DKI soal Data Lahan Parkir Bona Indah Plaza

Keberatan BPAD Ditolak, PTUN Kuatkan Putusan KI DKI soal Data Lahan Parkir Bona Indah Plaza

Jakarta–Ketua Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Komisi Informasi (KI) DKI Jakarta Agus Wijayanto Nugroho menyatakan menghormati dan mengapresiasi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang menguatkan putusan KI DKI dalam sengketa informasi publik lahan parkir Ruko Bona Indah Plaza. Agus Wijayanto Nugroho, mengatakan putusan tersebut menjadi penegasan penting bahwa informasi terkait Barang Milik Daerah (BMD)…